TNI-Polri Harus Pokus Mengamankan Proyek-proyek Infrastruktur Papua

 

 TNI-Polri  Harus Pokus Mengamankan Proyek-proyek Infrastruktur Papua

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa sebanyak 154 pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah dikerahkan ke Papua untuk mengamankan proyek-proyek infrastruktur yang dianggap rentan.

Ini diikuti setelah pembunuhan puluhan pekerja konstruksi di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua akhir pekan lalu.

TNI-Polri Sudah Di Kerahkan Ke Papua Untuk Menangkap Pelaku Penembakan, Dan Sudah Bersiap Siaga Di Tempat

Moeldoko mengatakan penempatan para perwira ini bertujuan untuk menjaga keamanan para pekerja proyek konstruksi di Papua. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek infrastruktur di Papua meskipun insiden itu terjadi.

"154 perwira TNI dan Polri telah dikerahkan untuk memulihkan situasi. Kami tidak ingin masyarakat, apakah bekerja atau asli, merasa tidak nyaman dan tidak aman. Karena itu perlu segera memulihkan situasi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan. , Jakarta Pusat, Rabu 5-12-2018.

Moeldoko mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengamankan pekerja konstruksi di Papua adalah inisiasi dari Kepala Polisi Nasional Jenderal Tito Karnavian pada Selasa 4-12-2018 malam. Dalam laporannya kepada Moeldoko, Tito juga meminta semua badan usaha yang bekerja pada proyek-proyek infrastruktur di Papua untuk terus berkomunikasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan TNI.

 TNI-Polri  Harus Pokus Mengamankan Proyek-proyek Infrastruktur Papua

Sementara itu, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR`), saat ini, proyek jembatan di Papua dilakukan oleh dua entitas bisnis, yaitu PT Istaka Karya (Persero) yang bekerja 14 jembatan dan PT Brantas Abipraya yang bekerja pada 21 jembatan. Sebanyak 10 jembatan direncanakan untuk dikerjakan pada 2019.

Moeldoko mengakui bahwa aspek keamanan proyek infrastruktur Papua belum dimaksimalkan. Namun, ia masih belum memahami apakah aspek keamanan ini terkait dengan anggaran kedua lembaga tersebut.

Ia hanya berharap TNI dan Polri tetap profesional. Apalagi, katanya, kerja infrastruktur akan berdampak positif bagi perekonomian di Papua.

"Pembangunan terus berlanjut, untuk itu perlu dikawal ke daerah yang ternyata tidak aman, perusahaan atau badan usaha milik negara yang sedang bekerja perlu menjaga TNI dan Polri agar pembangunan terus berjalan dengan baik," kata mantan Panglima TNI.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalang pembunuhan 31 pekerja di proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan dia akan mengambil tindakan atas insiden itu. Ia juga akan mengkoordinasikan TNI dan Polri dalam upaya menangani insiden tersebut.

Upaya penanganan termasuk mengambil langkah untuk mengevakuasi korban dengan mengirimkan pesawat dan helikopter dan memobilisasi tentara untuk menindaklanjuti berita terbaru tentang serangan terhadap pos TNI.

Kalo suka, share ya ^^,  

Share: