PPBola.net - THE BEST TIPSTER AND ONLINE BETTING - BANDAR BOLA ONLINE - AGEN BOLA ONLINE - AGEN SABUNG AYAM - AGEN TANGKAS - AGEN CASINO - AGEN TOGEL

Pages

Arena Perang Di Hotel Shangri-La Pada Debat Keempat

Debat Keempat Capres dan Cawapres 2019

PPBola.net - Acara debat keempat yang akan digelar di Hotel Shangri-La akan mempertemukan kedua paslon dari kubu Jokowi dan Prabowo. Dari hasil pantauan jika timses kedua belah pihak sudah mulai berdatangan ke dalam gedung tempat perdebatan akan dilaksanakan.

Arena Perang Di Hotel Shangri-La Pada Debat Keempat


Timses yang sudah tiba di hotel Shangri-La pada lokasi debat adalah Jokowi, Ma'ruf, Aria Bima dan Raja Juli Antoni sebagai Juru Bicara.

Debat Keempat
Sedangkan dari kubu Prabowo dan Sandi telah hadir wakil ketua PBN, Priyo Budi Santosa dan Jubir PBN Dahnil Anzar Simanjuntak. Pengamanan ketat telah dilakukan oleh para personel Polisi dan TNI pada lokasi debat.

Pihak KPU sudah mempersiapkan tempat dengan dimulai Geladi rasik untuk melaksanakan debat keempat capres dan cawapres. Dalam debat ini semua berkaitan dengan Ideologi, Pertahanan, keamanan, pemerintahan dan hubungan diplomatik International.
Share:

Perbandingan antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

Pemilu 2014-2019

PPBola.net - Pada Pilpres 2014, survei untuk kandidat calon presiden saat itu Joko Widodo dalam jajak pendapat menyempit dari 15 poin persentase menjadi hanya 2-3 persen pada bulan terakhir sebelum hari pemilu, dengan saingannya Prabowo Subianto, yang terbukti menjadi juru kampanye yang tangguh dan pintar.

Pada akhirnya, mantan Gubernur Jakarta yang populer itu menang dengan selisih 53,1 persen melawan 46,8 persen, yang membawa pulang kemenangan dari gelombang pemilih yang sebelumnya ragu-ragu. Tetapi kemenangan tipis itu telah membuat resah para pendukungnya karena partainya sendiri sangat tidak efektif.

Perbandingan antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019


Sulit untuk menentukan apa yang berbeda pada musim pemilu kali ini. Jokowi mempertahankan popularitasnya, tetapi kekuatan petahana jelas merupakan faktor utama, terutama dalam hal anggaran sosial. Prabowo tampaknya tidak memiliki energi atau antusiasme yang sama seperti pada Pilpres 2014.

Pemilu 17 April 2019
Jokowi dan pasangannya Ma’ruf Amin memimpin Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno dengan selisih 49,2 persen banding 37,4 persen. Dua jajak pendapat lain, yang dilakukan oleh Saiful Mujani Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), menempatkan petahana itu di kisaran 57-59 persen, mewakili keunggulan 16 persen hingga 20 persen di atas Prabowo.

Menurut jajak pendapat terbaru, mitra koalisi yang berkuasa Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasional Demokrat (Nasdem), dan Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan partai oposisi Partai Amanat Nasional (PAN), semua akan masuk ke dalam kategori yang tidak terwakili.

Jika mereka gagal mencapai peringkat pada hari pemilu, kursi yang mereka dan empat partai kecil lainnya telah menangkan, akan dibagikan kepada partai-partai yang sukses sesuai dengan perhitungan setiap wilayah dan bukan sebagai bagian dari perhitungan nasional.
Share:

Bowo Sidik Pangarso Masuk Dalam OTT KPK

Bambang Soesatyo
PPBola.net - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. Bambang Soesatyo sebagai Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar menyatakan jika dia tetap akan menunggu pernyataan resmi yang dikeluarkan KPK dan kemungkinan adanya sanksi yang akan diberikan kepadanya.

Bambang Soesatyo mengatakan," Jika dia akan tetap berprasangka baik, sampai terlihat hasil kejelasan yang di keluarkan oleh KPK."

Bowo Sidik Pangarso Masuk Dalam OTT KPK

Bowo Sidik Pangarso Terduga Kasus Suap Distribusi Pupuk
Sebelum hasil dari pemeriksaan turun Bowo Sidik masih memiliki waktu 1x24jam. Terkait kasus yang menimpa Bowo Sidik ini Bamsoet tidak ingin menanggapi tentang sanksi dari partai Golkar, dan menyatakan jika persoalan tersebut akan diserah kan kepada fungsionaris partai Golkar.

Soal kasus yang menimpa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik, ternyata terdapat juga pihak lain yang ikut ditangkap bersamanya terkait kasus suap distribusi pupuk. Mari kita serahkan saja semuanya kepada KPK, mereka masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status penangkapan tersangka.

Share:

Menko Maritim Adakan Acara Diskusi Tentang Isu Presiden Jokowi

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan
PPBola.net - Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menko Maritim mengadakan acara diskusi tentang isu terkini terkait Presiden Jokowi dan PKI, bersama para rekan se-angkatannya ketika masih di AKABRI/AkMil. Salah seorang yang diundang untuk datang ke acara diskusi tersebut adalah BrigJen TNI (Pur) Iskandar Ramis.

"Saya mengundang kepada siapa saja untuk para teman-teman yang bisa hadir ke acara diskusi untuk datang termasuk Pak Isakandar Ramis. Semua boleh bertanya dengan bebas mulai dari A sampaikan Z karena data ekonominya saya ada. Silahkan juga untuk para ahli untuk datang, undangan ini berharapan agar tidak ada lagi berburuk sangka antara kita," tulis Luhut.

Menko Maritim Adakan Acara Diskusi Tentang Isu Presiden Jokowi


"Mau pilih 01 atau 02 itu teserah pada teman-teman, tapi jangan sampai kita memilih dengan informasi yang salah," lanjut Luhut.

Seperti diketahui jika Luhut Binsar Panjaitan adalah Alumni dari AKABRI angkatan tahun 1970. Tujuan diskusi ini adalah agar dapat pencerahaan soal Ekonomi di Indonesia, dan diskusi ini juga diharapkan bisa berjalan dengan independen.

Reuni Akbar AKABRI '70
Soal adanya isu tentang PKI, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa untuk mencari tahu soal keberadaan PKI. Dari hasil dilapangan bahwa tidak ditemukan jejak dari PKI.

Luhut juga meluruskan soal isu pemerintahan era Jokowi yang disebut anti-Islam. Dia menuturkan, Presiden Jokowi taat melaksanakan ibadah.Hal itu berdasarkan kesaksian dari habib Alwi Shihab dan ustaz Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB).

Adapun isu soal tenaga kerja asing yang dikatakan Luhut tidak benar ada jutaan atau ratusan ribu tenaga kerja Tiongkok di Morowali. Menurutnya, hanya ada 3.000 orang dari total 30.000 tenaga kerja di Morowali.
Share:

Foto Hoaks Sandiaga Uno dan Romi Jadi Viral

Foto Hoaks Cawapres Sandiaga Bersama Romi
PPBola.net - Tersebar foto yang sedang viral dimana terdapat foto dugaan Hoaks Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dengan Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau yang biasa disapa dengan nama Romi. Foto ini menyebar dengan cepat melalui media sosial Facebook, melalui sumber akun bernama Dien Cahyani Hayati Ningrum.

Foto itu menampilkan Sandiaga Uno yang berada diluar sel dan Romi yang berada didalam sel sedang melakukan selfie.

Foto Hoaks Sandiaga Uno dan Romi Jadi Viral

Foto Asli Dari Foto Hoaks Yang Menjadi Viral
"Ada yang ngaku berteman sama ahok,tapi gak pernah jenguk ahok ke dalam selnya. Sekarang ngaku berteman ama Romi,kok juga belum menjenguk Romi sih? Dibohongi satu kali itu rasanya sakit sekali,tapi rela dibohongi 2 kali itu hanya orang gila yang kuat. Dan saya bukan orang kuat,silakan kalian saja yah ?”, Caption yang berada didalam foto tersebut.

Sementara foto Romi sendiri yang berada di dalam sel penjara tidak ditemukan pada pemberitaan media arus utama. Meski diketahui Romi telah ditahan oleh pihak KPK atas kasus dugaan suap jual beli jabatan Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Dien Cahyani juga memberi komentar pada postingan fotonya yang bertuliskan, “Foto di atas itu saya upload hanya sebagai pemanis saja. Tak ada hubungannya dengan tulisan saya.”

Share:

Presiden Joko Widodo mengambil cuti saat melakukan kampanye

Abdul Kadir Karding (Tim Pemenang Jokowi-Ma'ruf)

PPBola.net - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan Presiden Joko Widodo akan mengambil cuti saat melakukan kampanye terbuka dan rapat umum Pilpres 2019. Jokowi akan sudah memulai cuti untuk mengikuti kampanye yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur.

Namun menurut Abdul Kadir Karding kalau dia tidak mengetahui lebih rinci tentang berapa lama Jokowi akan mengambil cuti, sedangkan masa kampanye terbuka sendiri akan mulai dilaksanakan dari tanggal 24 Maret sampai 13 April.

Dilihat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Kampanye Pemilihan Umum (KPU) Pasal 61 ayat (2), yang tertulis jika Presiden dan Wakil Presiden wajib menjalankan cuti diluar tanggungan negara dalam melaksanakan kampanye.

Presiden Joko Widodo mengambil cuti saat melakukan kampanye

Presiden RI Joko Widodo
Pada Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 dikatakan jika Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai calon atau Wakil Presiden dan ikut serta dalam kampanye pemilihan umum.

Sedangkan pada Pasal 34 ayat (1) tentang pelaksaan cuti Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan pelaksanaan tugas.

Jadwal cuti kampanye serta pemilihan umum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesekretariatan negara kepada KPU paling lambat tujuh hari sebelum Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye, yang tertuang pada Pasal 34 ayat (2).
Share:

Kampanye akbar paslon capres dan cawapres nomor urut 1

Kampanye Akbar Jokowi Di Banten

PPBola.net - Kampanye akbar yang diadakan di Provinsi Banten turut dihadiri oleh para petinggi dari koalisi paslon capres dan cawapres nomor urut 1 (Jokowi-Ma'ruf).

Salah satu petinggi yang hadir dalam acara itu salah satunya adalah pemilik MNC TV serta Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Mereka mengikuti acara karnaval budaya dengan berjalan kaki sepanjang 3,5km dari alun-alun Kota Serang hingga tujuan akhir di Stadion Maulana Yusuf.

Kampanye akbar paslon capres dan cawapres nomor urut 1


Calon presiden (Capres) Jokowi menaiki kereta kuda sendiri tanpa didampingi Ma'ruf Amin. Sementara kereta kuda di belakangnya terdapat Erick Thohir, Pramono Anung, Hanif Dhakiri, Budi Karya Sumadi, Wahidin Halim, dan yang lainnya.

Kampanye akbar paslon capres dan cawapres nomor urut 1
Karnaval budaya yang ditampilkan dalam acara tersebut antara lain adalah Debus, Rengkong, Angklung Buhun, Rampak Beduk dan masih banyak lagi.

"Nunggu Pak Jokowi, ternyata tadi ada Pak HT juga di belakang. Hebat mau jalan kaki padahal jauh," ucap salah satu warga.
Share:

POM TNI Sedang Menyelidiki Kasus Mobil Dinas TNI

Viral Mobil Mabes TNI 

PPBola.net - Mayjen Dedy Iswanto menyatakan jika pihak POM TNI sedang menyelidiki kasus mobil dinas TNI yang menjadi viral di media sosial, mereka juga akan mengecek plat nomor yang sudah teregistrasi kepada dinas internal TNI. Pengembangan kasus ini juga akan diadakan langsung di lapangan untuk mengetahui siapa pemiliknya dan modus yang digunakan dengan menggunakan nomor dinas tersebut.

Dedy Iswanto menyatakan,"jika pihaknya akan mecari siapa yang berwenang dan memberi izin mengeluarkan plat nomor Mabes tersebut."

POM TNI Sedang Menyelidiki Kasus Mobil Dinas TNI


Setelah melakukan penyelidikan jika mobil yang memiliki plat nomor Mabes tersebut (3005-00) adalah mobil jenis lain yaitu Mitsubishi Lancer berbeda dengan mobil yang sedang menjadi viral di medsos. Sebenarnya sebelum masalah kasus ini muncul pihak dari TNI sudah melakukan operasi Gaktib untuk menertibkan plat nomor dinas TNI.

Kapuspen dan Danpom TNI
Kapuspen dalam acara apel mengatakan,"Apapun yang terjadi dan yang berusaha menarik TNI dalam proses pemilu, TNI tetap netral." tegasnya.

"TNI dan Polri sudah melakukan persiapan dalam dalam proses pemilu dan siap untuk mengamankan pelaksanaan agar pemilu bisa berjalan aman dan lancar," tambahnya.

Dalam hal ini juga Kapuspen meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bekerja sama menarik video tersebut untuk menjaga kenetralan TNI dan Polri. Kita akan menindak tegas kepada pelakunya atas kasus penggunaan plat nomor yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang teregistrasi di Mabes TNI.
Share:

Erwin Aksa Tidak Berpengaruh Dalam Elektabilitas

Erwin Aksa

PPBola.net - Berita mengejutkan datang dari Erwin Aksa Politisi dari partai Golkar yang secara mengejutkan jika dia telah memberikan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019. Keputusan ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan partai berlambang pohon beringin itu yang telah memutuskan utnuk berada disisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Alasan Erwin memilih paslon nomor urut dua adalah soal persahabatannya dengan Sandiaga Uno. Erwin sendiri mengaku jika dia tidak memiliki masalah dengan Golkar, Imbasnya dia memilih untuk nonaktif dari kepengurusan partai Golkar dan memilih orang lain untuk mengisi kekosongan jabatannya.

Erwin Aksa Tidak Berpengaruh Dalam Elektabilitas


Ujang Komarudin secara politik jika dukungan Erwin tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan untuk elektabilitas Prabowo-Sandi. Tindakan Erwin hampir sama seperti beberapa politisi Golkar saat Pilpres 2014.

Erwin Aksa Bersama Sadiaga Uno dan Tim Pemenang

Ujang menduga jika ini adalah sebuah strategi yang dilakukan Golkar untuk mengamankan posisi jika pilihan politik mereka kalah. Dengan keberadaannya di kubu Prabowo, Ujang menganalogikannya dengan istilah "Jangan simpan telur di keranjang yang sama".

Ada beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh politisi senior. Misalnya, Gubernur SulSel Syahrul Yasin Limpo yang menjadi politisi Nasdem dan anaknya di PPP. Ratu Atut Sebagai Politisi Golkar dan anaknya di PDIP.

Pengamat politik lainnya Emrus Sihombing bukan sosok yang kuat dan banyak pengikut, jadi tidak akan terpengaruh. Dia menyampaikan jika tindakan politisi berbeda dukungan dengan partai harus dihentikan. "Jika kita memakai teori Spiral of Silence, itu biasanya bagi mereka yang belum bisa mengambil keputusan dan menunggu kemana mayoritas masyarakat akan memilih."

Erwin menyatakan jika keputusan yang dibuatnya ini adalah sebagai pilihan pribadi, Dia menyatakan tidak pernah menggunakan atribut partai saat mendukung pasangan calon nomor 2 tersebut.
Share:

Sekjen DPR RI Tersandung Kasus Suap

Sekjen DPR RI - Indra Iskandar

PPBola.net
- Kasus suap yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar dan wakil bupati Pegunungan Arfak, Marinus Mandacan akan segera diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Lantaran tersandung kasus pengurusan dnaa perimbangan pada APBN-P 2017 dan 2018 di Kabupaten Arfak, Papua Barat.

Febri Diansyah yang merupakan juru bicara KPK dan juga sebagai mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan keduanya untuk hadir dalam panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut yang sebenarnya.

"Sudah dijadwalkan yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka Natan Pasomba (NPA), terkait kasus pengurusan dana APBN-P untuk Kabupaten Arfak," Ujarnya

Sekjen DPR RI Tersandung Kasus Suap


"Kita minta mereka bisa hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik," lanjut Febri

KPK sudah menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Pegunungan Arfak, Natan Pasomba (NPA) sebagai pemberi suap dan anggota DPR RI 2014-2019, dimana Sukiman sebagai penerima suap.

Kantor Bupati Pegunungan Arfak
Suap yang diberikan oleh Natan diperkirakan sebesar 4,41 miliar rupiah, menurut KPK suap itu berbentuk mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat (3,96 miliar rupiah dan 33,500 USD). Uang yang diberikan Natan untuk Sukiman adalah bentuk hadiah yang merupakan Commitment Fee sebesar 9% dari dana alokasi yang diberikan kepada Kabupaten Pegunungan Arfak.

Natan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Adapun Sukiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Share:

Mahfud MD Mengetahui Target-Target KPK

Mahfud MD

PPBola.net - Razman Arif selaku juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf, secara terbuka mempertanyakan pengetahuan apa saja yang dimiliki oleh Mahfud MD selaku mantan Mahkamah Konstitusi kepada orang-orang yang sedang diincar oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

"Pak Mahfud, beliau ternyata banyak tahu tentang informasi siapa saja orang-orang yang dibidik oleh KPK. Saya enggak ngerti secara hukum apakah ini diperbolehkan. Abang simpan begitu saja, sehingga kalau nanti Abang enggak suka, Abang ucapkan," kata Razman dalam forum Indonesia Lawyers Club.

Mahfud MD Mengetahui Target-Target KPK


Pertanyaan dari Razman Arif itu diungkapkan karena Mahfud MD mengetahui mantan ketua umum PPP, Rommy, sebagai orang yang termasuk dalam daftar nama sasaran KPK dengan dugaan korupsi.

Razman Arif

Di dalam kasus Rommy, Razman menuding jika pernyataan dari Mahfud MD jika Rommy sudah masuk dalam daftar KPK masih tidak jelas kepastiannya. Pernyataan dari Mahfud MD itu mungkin diucapkan karena merasa sakit hati karena dia tidak jadi terpilih menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi.

"Atau mungkin karena faktor lain, yaitu ada banyak orang, termasuk Rommy, yang sudah dibidik KPK," imbuh Razman Arif.

Dia berharap jika KPK tidak pernah membuka pintu informasi kepada satu-dua orang saja. Dia pun curiga kalau antara Mahfud dan KPK telah menjadi bagian terintegrasi dalam kasus yang menjerat Rommy.

"Ini menjadi pertanyaan serius dari saya, sehingga Pak Mahfud tidak serta-merta menyatakan ada satu-dua orang yang beliau ketahui, dan yang menjadi target atau dibidik KPK. Saya kira, secara hukum itu kurang baik," lanjutnya.
Share:

Pertemuan Dubes Australia Dan MUI Terkait Kejadian Di Christchurch

Dubes Australia Bersama Staff MUI

PPBola.net - Gary Quinlan (Duta Besar Australia) mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembahasan yang di gelar disana salah satunya adalah kejadian penembakan yang terjadi di Masjid Al Noor dan juga Linwood di Christchurch, Selandia Baru.

Pertemuan Dubes Australia Dan MUI Terkait Kejadian Di Christchurch


Ketika Gary Quinlan sampai di gedung pusat MUI dia langsung disambut oleh beberapa orang dari anggota MUI dan langsung masuk kedalam. Dalam keterangan singkatnya Ketua Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan jika Duta Besar Australia Gary Quinlan meminta waktu untuk bertemu dengan pihak MUI, karena dia mengatakan jika Dubes Gary Quinlan ingin menyampaikan sejumlah hal yang akan dibicarakan.

Tersangka Dalam Kasus Penembakan Di New Zealand

"Insyaallah beliau memang minta waktu kepada MUI untuk menjelaskan kasus yang terjadi di Selandia Baru," kata Muhyiddin kepada wartawan sebelum pertemuan berlangsung.

"Mudah-mudahan nanti pertemuan dengan pimpinan MUI akan ada penjelasan yang lebih detail mengapa justru ada orang Australia yang membunuh umat Islam sedang salat di Selandia Baru, kenapa bukan orang Selandia Baru, itu permasalahannya," sambungnya.

Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia pun direncanakan akan hadir, tetapi pertemuan itu harus dibatalkan karena ada hal lain. Tapi sebagai gantinya dia mengirim Jack Lee (Sekretaris Pertama Kedutaan New Zealand) sebagai perwakilan untuk menemui MUI terkait juga masalah serupa.
Share:

Debat Cawapres Terbaik Dari Kedua Cawapres

Debat Cawapres Ketiga

PPBola.net - Pada kesempatan debat antara dua cawapres yang berlangsung menarik, bisa dimanfaatkan oleh KH Ma'ruf amin dan Sandiaga Uno, dalam kesempatan itu mereka mengeksplorasi berbagai program, gagasan dan juga solusi tentang persoalan yang menjadi fokus debat.

Debat kemarin sendiri mengangkat tema seputar pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dimana terdapat enam sesi dalam debat yang meliputi visi-misi, pertanyaan tim panelis, saling lempar pertanyaan antar cawapres dan penyataan penutup. Sejak awal debat kedua cawapres saling memberitahukan tentang gagasan masing-masing ketimbang menyerang satu sama lainnya.

Debat Cawapres Terbaik Dari Kedua Cawapres


Pada saat memberikan gagasan masing-masing isi dari penjabaran Ma'ruf Amin lebih menekankan program yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo-Jusuf kala dan juga menawarkan tentang upaya pengembangan program yang dituju. Dari sisi Sandiaga Uno dia mengemukakan tentang persoalan yang ada di dalam masyarakat sambil dia memberikan pendapat-pendapat baru.

Hendro Satrio (Pengamat Komunikasi Politik - Universitas Paramadina Jakarta), Debat yang sekarang ini adalah debat terbaik yang dilakukan oleh kedua Cawapres. Menurut dia alasan dia bisa mengatakan itu adalah tentang banyaknya gagasan substansi yang berkaitan dengan tema yang diusung.

Berjabat Tangan Setelah Selesai Debat

“Manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia,” tuturnya. Mustasyar PBNU ini menuturkan, pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla telah melakukan banyak hal dalam pembangunan manusia untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Namun, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut.

“Kami, Jokowi-Ma’ruf Amin, akan melanjutkan ikhtiar untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Pemimpin harus membangun kemaslahatan untuk rakyatnya,” paparnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu.

Sebelumnya Ma'ruf Amin akan terus mamastikan tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), begitu juga tentang bidang pendidikan yang ada kemungkinan akan ditingkatkan sampai jenjang perguruan tinggi.
Share:

Kerjasama Indonesia Dengan Uni Eropa

Indonesia - Uni Eropa

PPBola.net - Indonesia dan Uni Eropa (EU) melanjutkan perundingan Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) putaran ke-7.

“Putaran ke-7 perundingan ini merupakan puncak serangkaian kegiatan intersesi (pertemuan antara) yang dilakukan di Brussels dan Jakarta pada Januari dan Februari tahun ini," ungkap Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo.

Rencananya, perundingan selanjutnya akan dilanjutkan sekitar bulan Juli 2019 dimana perundingan berikutnya akan membahas tentang 16 isu runding.

Indonesia dan Uni Eropa memiliki komitmen agar kedua negara untuk saling berupaya membuat kemajuan kedua negara sebanyak-banyaknya dan juga untuk menjaga momentum menuju penyelesaian yang lebih cepat.

Jokowi dan Pemimpin Uni Eropa

“Putaran ke-7 ini dapat dikatakan sebagai putaran tengah sebelum menuju garis akhir perundingan I-EU CEPA yang diharapkan secara substantif dapat dicapai akhir tahun ini atau awal tahun depan. Untuk itu, delegasi kedua negara harus membuat target realistis dan melakukan pertemuan yang lebih intensif, baik langsung maupun melalui wahana digital,” lanjut Iman.

Dengan selesainya perundingan EFTA dan Australia kini Indonesia sedang melakukan perundingan dengan Uni Eropa dan menjadi prioritas utama setelah perundingan RCEP.
Dikarenakan kerjasama kedua negara dalam bidang ekspor dan impor yang dimana pada tahun 2018 lalu mencapai 31,2 miliar dollar serta mengalami peningkatan sebesar 8.29% dibandingkan tahun 2017 lalu.

Uni Eropa sendiri adalah yang terbesar ketiga sebagai negara tujuan ekspor impor nonmigas Indonesia, ekspor Indonesia ke Uni Eropa sendiri mengalami peningkatan 4,59% dan mendapat neraca surplus bagi Indonesia selama kurun waktu lima tahun.

Share:

15 Box Surat Suara Nyasar Ke Hongkong

Pemilu Tahun 2019

PPBola.net - Mochammad Afifudin mengatakan, jika surat suara pemilu tahun 2019 untuk Tawau Malaysia dan Filipina nyasar ke Hongkong, tim panitia pengawas pemilu luar negri akan membahas hal tersebut dengan anggota DPR.

Menurut pendapat dari Bawaslu jika ini merupakan sebuah kelalaian pendistribusian surat suara oleh KPU sebagai penanggung jawab, sebagai suatu hal yang amat serius.

15 Box Surat Suara Nyasar Ke Hongkong

Afif sebagai anggota Bawaslu RI mengatakan juga, akan kita bahas ini semua di RDP dengan komisi II DPR RI. Di Hongkong Afif menemukan ada 15 box surat suara yang mengalami kekeliruan dalam pengirimannya tersebut.

Kantor KPU Luar Negri
Rincianya yaitu, untuk Tawau terdiri dari surat suara DPR Batch 4 11/55 sekitar 200 surat suara, surat suara DPR Batch 4 12/55 sekitar 600 surat suara.

Kemudian Manila, yaitu surat suara DPR Batch 4 10/55 sekitar 600 surat suara, surat suara DPR Batch 4 47/55 sekitar 200 surat suara, surat suara DPR Batch 4 32/55 sekitar 200 surat suara, surat suara DPR Batch 4 34/55 sekitar 600 surat suara. Adapun surat suara yang cacat yang diterima dari PPLN Hongkong sebesar 1 Batch (152kg).

“Sudah kami jadikan temuan untuk ditindaklanjuti, pengiriman ya kan berboks-boks tuh. Surat suara ini sekarang belum tahu masih di Hong Kong atau sudah dikirim lagi. Tetapi kan itu salah, alamat-alamat palsu saja sudah menjadi temuan," ujarnya.

Dia menambahkan, "Ya, kami tidak mau berspekulasi. KPU yang bisa menjelaskan, keputusan semua ada di KPU."
Share:

Survey ARC Jokowi Masih Menang Dibanding Sang Rival

Survey dari Alvara Research Center

PPBola.net - Menurut dari hasil survey yang dilaporkan oleh Alvara Research Center tentang esktabilitas calon presiden dan wakil presiden dari masing-masing pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Jika tidak ada perubahan signifikan dia mengatakan malah adanya penurunan.

Survey ARC Jokowi Masih Menang Dibanding Sang Rival


Elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf pada bulan Februari 2019 sebesar 53,9 persen sementara elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi sebesar 34,7 persen dan yang belum memutuskan 11,4 persen," Ujar CEO & Founder Alvara Research Center.

Survey dari Alvara Research Center

Pada hasil survei Agustus 2018, Jokowi-Ma'ruf unggul sebesar 53,6%, Prabowo-Sandi 35,2%. Pada Oktober 2018 Jokowi-Ma'ruf 54,1% dan Prabowo-Sandi 33,9% dan pada Desember 2018 Jokowi-Ma'ruf 54,3% dan Prabowo-Sandi 35,1%.

Pemilih pasangan Jokowi-Maruf lebih besar dibandingkan dengan pemilih dari pasangan Prabowo-Sandi. Jumlah pemilih yang belum memutuskan pilihan untuk capres dan cawapres sekarang lebih meningkat.

Share:

Presiden Dilarang Cuti Saat Pilpres

Emrus Sihombing

PPBola.net - Mahkamah Konstitusi mengatur Presiden untuk tidak perlu cuti saat mengikuti kampanye pilpres, Pengamat Politik Emrus Sihombing pun sangat mendukung gagasan yang dikeluarkan oleh MK.

"Ini keputusan tepat dan baik bagi bangsa dan negara, siapa pun presidennya yang maju dua periode," kata Emrus

Presiden Dilarang  Cuti Saat Pilpres


Emrus mengatakan, bisa saja mempertimbangkan melakukan amandemen UUD 1945 agar presiden diwajibkan tidak cuti selama lima tahun masa jabatannya. Dia berpendapat presiden bisa cuti kecuali karena gangguan kesehatan yang sangat luar biasa dengan rekomendasi dari tim dokter kepresidenan, tidak bisa berpikir jernih dan melaksanakan tugas dengan baik. "Itu juga dalam kurun waktu terukur," tegasnya.

Ma'Aruf Dan Jokowi

Dia menjelaskan presiden selain sebagai simbol negara, mempunyai tangung jawab sangat strategis dan penting untuk bangsa dan NKRI. Konstitusi memberikan tugas sangat mulia kepada presiden.

Menurut Emrus Sihombing, "Status dan peran Presiden itu selama 24jam dalam lima tahun, tidak boleh sedetik pun terlewat begitu saja, saat tidur pun jabatan Presiden melekat padanya."

"Itulah sebabnya, jika ada urusan penting apalagi genting tentang bangsa dan negara, dia harus senantiasa terjaga dari tidurnya," tambahnya.

Diberitakan dalam putusan MK yang telah dibacakan di ruang sidang, menyatakan bahwa Presiden tidak perlu melakukan cuti saat kampanye. Sesuai dengan ketentuan pasal 299 ayat 1 UU Pemilu, hanya Wakil Presiden saja yang mempunyai hak.

Dengan demikian pasal ini sudah jelas dan menjamin Hak Presiden dan Wakil Presiden untuk kampanye tidak akan dikurangi jika dia ingin mencalonkan diri lagi.


Share:

Persidangan Kasus Ratna Sarumpaet Kembali Dibuka

Persidangan Ratna Sarumpaet 

PPBola.net - Proses sidang Ratna Sarumpaet atas kasus berita bohong / hoaks hingga kini masih terus berlanjut. Kelanjutan sidangnya sekarang ini memasuki babak baru dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi nota keberatan Ratna Sarumpaet.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang ini menolak eksepsi dari Ratna Sarumpaet. Hal tersebut disampaikan langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi atau nota pembelaan terdakwa (Ratna Sarumpaet), terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong (Hoax)," ucap Daru.

"Perlakuan terdakwa yang telah menyebar foto wajahnya yang memar, sama saja telah melakukan kesalahan dan diduga telah melakukan ujaran kebencian terhadap sebuah golongan atau kelompok tertentu," sambungnya.

Persidangan Kasus Ratna Sarumpaet Kembali Dibuka


Sementara itu Ratna menanggapi sedikit tentang sidang yang baru saja dijalaninya. Dirinya berharap pada putusan majelis hakim yang bisa menghentikan kasus ini. "Kita tunggu putusan hakim."

Ratna Sarumpaet Bersama Anak,Menantu Dan Cucu

Atiqah Hasiholan putri dari Ratna Sarumpaet pun terlihat menemani sang ibunda menjalani sidang dan berharap hasilnya  positif. "Insyaallah optimis."

Sementara untuk jalur hukum yang akan ditempuh ke depan, Atiqah mengungkapkan tidak tahu-menahu dan akan menyerahkan semuanya pada prosedur hukum yang berlaku.

"Kalau untuk hal-hal hukum seperti itu saya gak bisa berkomentar, saya percayakan semuanya ke ranah hukum. Hakim yang lebih tahu. Ya kalau ada upaya-upaya yang bisa memperingan pasti akan kita lakukan kalau memang ada haknya," ujar Atiqah.

Di sisi lain, keluarga Ratna pun mengharapkan hal yang sama dengan dirinya. "Harapan keluarga pasti dapat keringanan lah," tambahnya.
Share:

Habib Rizieq Meminta Untuk Umat Islam Daftar DPT

Habib Rizieq Meminta Untuk Umat Islam Daftar DPT

PPBola.net - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab meminta kepada umat Islam agar memastikan diri terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurut dia, itu penting agar warga negara asing (WNA) tidak menggunakan hak pilih yang dimiliki umat Islam.

Sekretaris Umum DPP FPI Munarman menyampaikan pesan dari Habib Rizieq,"Umat Islam harus bisa memastikan diri terdaftar dalam DPT. jangan sampai NIK dan DPT-nya digunakan oleh WNA."

Rizieq dan Munarman meminta kepada seluruh simpatisan FPI serta alumni 212 agar aktif mengecek status terdaftar kita di DPT, jangan sampai belum terdaftar.

Munarman mengatakan,"Habib Rizieq meminta kepada umat Islam untuk memastikan para umat untuk mendaftar di DPT. Jangan sampai WNA yang justru menggunakan NIK dan DPTnya."

Habib Rizieq Meminta Untuk Umat Islam Daftar DPT


Jika ada simpatisan atau alumni 212 yang belum terdaftar agar lekas mendaftarkan dirinya melalui situs online ke Komando Ulama Pemenang Prabowo-Sandi (Koppasandi). Jika ada yang ingin menjadi relawan pemenang Prabowo-Sandi pun bisa melalui jalur yang sama untuk mendaftar.

Prabowo dan Habib Rizieq

Kepada semua WNI yang memiliki hak pilih untuk benar-benar memperoleh undangan dalam pemilihan, di hari H pencoblosan.

"Jangan sampai hanya pemilih 01 yang mendapatkan undangan memilih," kata Rizieq.

Rizieq lalu meminta umat Islam turut mengawal kotak suara dari TPS hingga level kecamatan. Kata dia, pengawasan perlu dilakukan agar tidak ada kotak suara yang ditukar, dihilangkan, atau dimanipulasi.

"Dan aktif menjadi saksi rekapitulasi di tingkat kecamatan," kata Rizieq.

Menurut Rizieq, sejumlah hal itu patut dilakukan demi meminimalisir potensi kecurangan. Umat Islam sebaiknya berperan aktif agar Pemilu 2019 berjalan secara jujur dan adil.

"Apalagi ada instruksi dari presiden agar ASN sipil dan militer menjadi jurkam keberhasilan pembangunan presiden. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap asas fairness sehingga tidak ada lagi wasit dalam permainan ini. Wasitnya sudah berperan sebagai pemain," ujar Rizieq.
Share:

Jokowi Selaras Untuk AS , Prabowo Otoriter Disukai Donald Trump



PPBola.net - Pilpres 2019 sebentar lagi akan diselenggarakan pada tanggal 17 April nanti, pemilihan ini juga menjadi sangat penting bagi Amerika Serikat. Walaupun kepemimpinan kedua calon ini belum menunjukkan komitmen kepada Demokarasi, Jokowi dianggap lebih selaras dengan AS sedangkan Prabowo akan lebih disukai oleh Presiden Donald Trump karena memiliki sifar otoriter.

Hasil dari pemilu ini penting bagi Amerika Serikat karena beberapa alasan. Dengan 268 juta orang, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit negara mayoritas Muslim yang berhasil membangun sistem politik yang demokratis.

Indonesia juga memimpin ASEAN, yang telah membangun catatan perdamaian dan kemakmuran yang patut ditiru di sub-wilayah ini selama 30 tahun terakhir dan merupakan mitra ekonomi utama Amerika Serikat.

Prabowo mewujudkan kecenderungan otoriter yang lebih kuat. Dia terus menolak untuk menjawab pertanyaan tentang dugaan keterlibatannya dalam menghilangnya puluhan aktivis pro-demokrasi selama hari-hari terakhir rezim Soeharto pada tahun 1998. (Pada saat itu, dia menikah dengan salah satu anak perempuan Soeharto.) Selain itu, Prabowo memiliki catatan hak asasi manusia yang menonjol sebagai salah satu yang terburuk di antara para jenderal angkatan darat selama era Soeharto.

Sebagian besar kelompok Islam garis keras dan konservatif mendukung pencalonan Prabowo. Akibatnya, langkah kunci dalam kampanye pemilihan ulang Jokowi adalah untuk meningkatkan kepercayaan Islamnya dengan memilih Ma’ruf Amin, seorang ulama Islam konservatif berusia 75 tahun yang mengeluarkan beberapa fatwa kontroversial, sebagai pasangannya. Salah satu fatwa yang dikeluarkan Ma’ruf menyatakan bahwa mantan gubernur BTP telah melakukan penistaan ??agama, sementara fatwa yang lain termasuk mengutuk sekte minoritas Muslim Ahmadiyah.

Ada bukti bahwa Jokowi kehilangan dukungan di antara populasi Muslim yang lebih konservatif. Penelitian di provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Prabowo unggul dari atau seimbang di jajak pendapat.

Satu titik konsensus di antara sebagian besar analis adalah bahwa tak satu pun dari kedua kandidat ini adalah pendukung demokrasi yang berkomitmen, menyiratkan bahwa Indonesia kemungkinan akan terus menjauh dari pemerintahan demokratis dalam waktu dekat.

Pemerintahan yang dipimpin Jokowi jelas akan lebih selaras dengan nilai-nilai Amerika daripada pemerintahan yang dipimpin Prabowo karena akan lebih menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Sebaliknya, pemerintahan yang dipimpin Prabowo mungkin lebih disukai oleh pemerintahan Trump karena pendekatannya yang keras, otoriter terhadap pemerintahan dalam negeri dan kebijakan luar negerinya yang keras.

Hasil terbaik untuk hubungan jangka panjang Amerika Serikat-Indonesia adalah kemenangan Jokowi yang membuatnya lebih mudah untuk memperbaiki beberapa kelemahan sistem politik demokrasi Indonesia, terutama peran parlemen. Kebijakannya selama periode kedua nanti dapat ditingkatkan secara signifikan.

Share:

Arti TPS Menurut Sandiaga Tusuk Prabowo Sandi

Sandiaga Uno Di Garut


PPBola.net - Sandiaga Uno calon wakil presiden nomor urut 2, berkelit tentang pemungutan suara. Selain tempat pemungutan suara dia juga mengartikan TPS sebagai Tusuk Prabowo-Sandi.

Ketika saat berada di Garut dia berkelakar tentang arti dari TPS, "Apa Singkatan dari TPS ? Tusuk Prabowo Sandi, Memang sudah di atur, jadi TPS singkatannya Tusuk Prabowo Sandi."

Sandi mengatakan, dirinya bersama dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher sudah berkeliling Jawa Barat untuk kampanye. Saat tiba di Garut, dia melihat bahwa Garut memiliki potensi alam yang luar biasa.

Arti TPS Menurut Sandiaga Tusuk Prabowo Sandi


Sandiaga Uno


"Saya sama Kang Aher ini sudah dua hari keliling Jawa Barat mulai dari Pangandaran sampai Garut. Garut ini dianugerahi alam yang indah," kata Sandi.

Menurut Sandi, Garut bisa menjadi salah satu pusat industri kreatif yang bisa menggerakan ekonomi rakyat. Sandi berjanji akan memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh kota penghasil dodol ini.

"Garut harus tumbuh didukung oleh industri pengolahan. Di bawah Prabowo-Sandi, InshaAllah, Garut akan kita berikan suntikan industri pengolahan untuk produk-produk yang unggul," jelasnya.

Terobosan akan dilakukan oleh Sandi dengan janji, untuk berupaya meningkatkan lapangan kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan. Dan juga akan memberikan beasiswa sebanyak-banyaknya pada siswa yang berprestasi.

SMK akan dibuatkan link and match dengan dunia usaha agar bisa mencari pekerjaan setelah lulus. Dengan cara melakukan magang untuk anak sekolah kelas 11-12, Intinya Sandi berjanji "jika beasiswa akan di perbanyak, kesempatan magang diperluas, juga program mentoring akan kita sediakan," ujar Sandi.


Baca Juga : Menteri BUMN Membuka 11.000 Lowongan Kerja

Share:

FPI Demo Agar Pemprov DKI Melepaskan Saham Bir



PPBola.net - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyatakan Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta telah menyepakati pelepasan saham perusahaan bir di PT Delta Djakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu ia katakan untuk merespon demo Front Pembela Islam (FPI) yang menyerukan larangan memilih partai pro saham bir di Pemilu 2019, termasuk diantaranya PPP.

Aziz menyatakan PPP sendiri telah meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melepas saham bir itu sejak setahun lalu.

FPI Demo Agar Pemprov DKI Melepaskan Saham Bir


"Sejak Anies Baswedan-Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, PPP Jakarta sudah meminta mereka untuk melepas saham di perusahaan produsen bir," kata Aziz



Pemprov DKI sendiri tercatat memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta pada 2019. Saham tersebut merupakan perpaduan antara saham yang dimiliki Pemprov sejak 1970, yakni sebesar 23,34 persen ditambah milik Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya), yang juga milik Pemprov DKI, sebesar 2,91 persen.

Ia menyatakan upaya PPP untuk meminta Pemprov DKI melepas saham bir menunjukkan keberpihakan pada umat Islam. Sebab, ia menyatakan sampai saat ini masih ada pihak yang tidak menyetujui pelepasan saham tersebut.

"Sebagai partai Islam kami meyakini Miras dilarang untuk dikonsumsi," kata dia

Aziz turut meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih berkonsentrasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berhubungan dengan pelayanan publik.

"PPP sudah merekomendasikan agar pemprov DKI memperbaiki portofolio kinerja saham-saham BUMD maupun saham pemda di beberapa perusaahaan," tambahnya.

Seperti diketahui, kepemilikan saham di PT Delta Djakarta yang dimiliki Pemprov DKI terus menjadi polemik. Pelepasan saham itu dipertanyakan oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI dan masyarakat.

Salah satunya demo tolak saham bir yang digelar oleh ormas Islam FPI berujung pada larangan pemilihan sejumlah partai dan calon legislatif yang mendukung saham perusahaan bir tersebut.

FPI menyebut PPP sebagai partai yang menolak melepaskan saham bir. Dalam orasinya, Imam FPI DKI Jakarta Muchsin Alatas Bahwa PPP tidak pantas sebagai partai yang mendukung aspirasi Islam.


Like And Share Ya Kalo Suka ^^
Share:

Saat Ini KPU Sudah Mencoret 174 WNA Dari Data Pemilu

Saat Ini KPU Sudah Mencoret 174 WNA Dari Data Pemilu


PPBola.net - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mencoret 73 data e-KTP Warga Negara Asing (WNA),  yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Total WNA yang sudah dicoret dari DPT hingga saat ini sebanyak 174 data.

"Ada 73 WNA yang dicoret oleh KPU sebelumnya sudah ada  101 data dari Dukcapil yang diserahkan ke KPU dan dicoret, sehingga total WNA yang dicoret KPU sebanyak 174 orang," ujar Komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi.

Viryan menjelaskan 73 WNA ini tersebar di 11 provinsi dan berasal dari 25 negara. Sebelas provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalbar, Kalteng, NTT, Sulteng, NTB, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur.


Saat Ini KPU Sudah Mencoret 174 WNA Dari Data Pemilu


Kata Viryan, bertambahnya jumlah WNA yang dicoret ini atas laporan dari KPU tingkat Provinsi. Sehingga, ia tak memungkiri bila jumlah WNA pemilik e-KTP yang terdaftar di DPT akan bertambah.

Saaat Ini KPU Sudah Mencoret 174 WNA Dari Data Pemilu



"Dengan laporan dari daerah, hal tersebut dimungkinkan," jelas Viryan.

Sebelumnya, KPU telah mencoret 101 data WNA yang tersebar di 17 provinsi. Dengan jumlah terbanyak berada di Bali 34 WNA, dan Jawa Timur 16 WNA. WNA ini tercatat berasal dari 29 negara di mana yang paling banyak berasal dari Jepang yakni 18 WNA dan Belanda terdapat 9 WNA.

KPU juga telah selesai melakukan verifikasi faktual terhadap 103 data Warga Negara Asing (WNA) pemilik e-KTP yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.


Baca Juga : Denny Sumargo Menahan Emosi Kepada Verny Hasan

Share:

Robertus Robert Ditangkap Polisi Dini Hari Tadi

Robertus Robert Ditangkap Polisi Dini hari Tadi


PPBola.net - Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robert dikabarkan ditangkap polisi dari Markas Besar Polri pada Kamis dini hari, 7 Maret 2019. Penangkapan Robertus diduga lantaran mengkritik Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sebagai rekan dari Robertus Robert, Rachland Nashidi, mengatakan ia ingin mencari tahu dan medatangi Mabes Polri, setelah terjadi penangkapan oleh polisi pada larut malam.

Robertus Robert Ditangkap Polisi Dini Hari Tadi


Diapun langsung berangkat ke Mabes Polri untuk mengetahui secara jelas apa permasalahan yang dihadapi oleh rekannya itu.

Sebelumnya Robertus Robert telah mengklarifikasi video yang viral dengan menyebutkan bahwa dia mengkritik TNI.

Polisi pun menangkap Robert setelah video orasinya pada aksi kamisan pekan lalu viral.

Dosen UNJ itupun membantah bahwa dia tidak bermaksud untuk menkritik atau menghina TNI.

"Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan terhadap TNI di masa kini," ujar Robet saat dihubungi Tempo, Rabu, 6 Maret 2019. Apalagi dimaksudkan untuk menghina profesi, organisasi, institusi TNI.

Pukul 23.00, kata dia, ada empat anggota Bareskrim Polri yang didampingi beberapa polisi dari Kepolisian Sektor Sukmajaya membawa surat penyidikan dan penangkapannya. "Saya langsung dibawa ke (Bareskrim) Mabes Polri."

Robert kini telah didampingi oleh sejumlah penasihat hukumnya dan langsung di periksa. " Saya sudah ditetapkan sebagai tersangka." ujarnya.

Baca Juga : Andi Arief Mengancam Akan Menggugat Mahfud Md


Share:

Andi Arief Mengancam Akan Menggugat Mahfud Md



PPBola.net - Andi Arief meminta ke Mahfud Md untuk tidak melakukan spekulasi terkait kejadian yang menimpa dirinya. Dia pun mengancam akan melayangkan gugatan kepada Mahfud Md ke ranah hukum jika dia terus menerus melakukannya.

Andi Arief menuliskan sebuah pesan melalui akun Twitternya," Pak Prof@Mohmahfudmd, jangan sok tahu dan berspekulasi tentang kejadian yang saya alami ini. Saya bisa menuntut anda dan akan meminta lembaga yang memberikan anda gelar professor untuk mencabut kembali gelar Anda karena sok tahu dan sok benar."

Sebelumnya Mahfud Md memang berkomentar melalui akun Twitternya tentang kasus penangkapan terkait Narkoba yang dialami oleh Andi Arief.

" Bagaimana gelar professor seperti anda bisa menyimpulkan dengan sembarangan, Serahkan dan percayakan saja pada pihak Polri yang sedang melakukan investigasi kasus saya, Saya ini belum diadili dan pihak yang berwenang pun belum memberikan putusan hukum kepada saya."

Ini adalah sebagian bunyi cuitan Mahfud Md kepada Andi Arief.

- "Trims atas reposting cuitan saya. Waktu itu AA nyerang saya dikarenakan isu 7 Kontainer. Daripada ikut ngawur saya titip pesan kepada AA untuk menjauhi narkoba, sebab narkoba itu membunuh akal sehat dan membunuh masa depan," Tulis Mahfud.

- "Bro, nikmatilah demokrasi dan jagalah negara ini. Yang kamu hadapi sekarang ini adalah proksi, termasuk narkoba. Jangan dekat-dekat narkoba, sekali terjerat kalian akan merusak kemanusiaanmu sendiri (berani membohongi orang tuamu, isterimu, anakmu, dan rakyatmu."

Mahfud Md menjelaskan jika itu semua dia lakukan kala Andi Arief menyerang dirinya ketika isu 7 kontainer surag suara yang sudah tercoblos.
Share:

ELEKTABILITAS PRABOWO TIDAK AKAN TERGANGGU TERKAIT KASUS ANDI ARIEF

Fadli Zon


JAKARTA, PPBola.net - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai kasus dugaan penyalahgunaan Narkoba yang menjerat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tidak mempengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, Narkoba sudah masuk ke semua lini saat ini.

"Saya kira enggak (mempengaruhi elektabilitas Prabowo), itu melanda semua kok, ada di semua lini, ada di elite, ada di partai - partai politik, mungkin hampir semua partai politik ada," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dia yakin bahwa semua partai politik melarang kadernya menggunakan Narkoba. "Pasti itu, enggak ada yang menganjurkan, jadi jangan melihat ini sebagai bagian dari bagian politik, saya kira enggak ada hubungan," kata anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ini.

Dia menilai kasus yang menimpa Andi Arief tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Legislator asal Bogor, Jawa Barat ini menambahkan, Narkoba bisa melanda siapa pun.

"Dan saya kita harus dipisahkan dari partai, politik, dan termasuk dari agama, suku dan sebagainya, ini persoalan kita bersama. Persoalan Narkoba ini harus kita berantas bersama," kata Fadli Zon.


Share:

A.H.Y Memimpin Kampanye Nasional Partai Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono


Jakarta - Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui bahwa partainya masih perlu bekerja keras untuk bisa memenangkan Pemilu 2019.

Karena itu, sebagai pimpinan kampanye nasional Partai Demokrat, AHY mulai memetakan daerah mana saja yang perlu menjadi perhatian jelang pemilu.

"Oleh karena itu saya perlu mengetahui lebih dalam lagi, dan melakukan mapping atau pemetaan terhadap daerah-daerah pemilihan dapil-dapil dari caleg-caleg kami yang saat ini sedang berjuang, sejauh mana mereka telah meraih progres dari hari ke hari," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

AHY menjelaskan pihaknya sudah memberikan kategori pada wilayah di Indonesia. Diantaranya kategori aman, rawan dan daerah potensial.

"Tapi juga tentu ada daerah-daerah potensial dengan ekstra maka yang tadinya dua kursi bisa menjadi tiga kursi, itu adalah ikhtiar kami," ungkapnya.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini pun enggan mengungkap daerah mana saja yang dianggap aman dan rawan. Dia hanya menegaskan Partai Demokrat akan mengupayakan pemenangan dengan mengandalkan kampanye para caleg ke seluruh pelosok Indonesia.

"Kader demokrat akan bersatu padu, karena mereka tidak hanya sudah ikhlas menerima. mandat ini tapi juga menyambutnya dengan semangat untuk bisa berjuang dan menyukseskan, memenangkan para caleg Partai Demokrat," ucap AHY.

Caleg Berperan Raup Suara

AHY menegaskan caleg memiliki peranan penting untuk pemenangan Pemilu 2019. Partai berlambang Bintang Merah Putih Segitiga ini juga akan memberikan segala bentuk dukungan bagi para calegnya melakukan kampanye.

"Justru dari pusat saya sendiri sebagai Komando Kogasma, melakukan supporting sistem memberikan dukungan penuh pada caleg yang berjuang di sana sini, bahkan sebelum ibu ani sakit saya masih bergerak ke sulsel, dsb. kami ingin temen-temen Partai Demokrat mendapat perhatian dari rakyat," tandasnya.
Share:

Popular Posts

Total Pageviews

Blog Archive

PPBola . Powered by Blogger.

Followers

Search This Blog

Histats

LIVE CHAT

Recent Posts