Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM |
"Jika Anda melihat komposisi dua kandidat untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia, baik Jokowi dan Prabowo dapat dikategorikan sebagai pelanggar hak asasi manusia karena mereka tidak mengambil langkah apa pun dalam menyelesaikan kasus hak asasi manusia," kata Staf Divisi Pengawasan Kekebalan KontraS, Dimas Bagus Arya.
Dimas mengatakan Prabowo adalah tersangka pelanggar hak asasi manusia. Ini bisa dilihat dari keterlibatannya dalam sejumlah kasus. Salah satu yang paling sering didengungkan adalah keterlibatan mantan Kopassus Danjen dalam penghilangan paksa aktivis 1997-1998.
Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya
''KontraS Berbicara Tentang Jokowi Dan Prabowo Yang Sudah Melanggar HAM Tidak Konsisten Dalam Menjalankan Pemilu Ini''
"Prabowo karena namanya tertangkap dalam beberapa dokumen Komnas HAM, misalnya kasus penculikan, penghilangan paksa belum dibersihkan karena masih ada sembilan orang yang statusnya tidak jelas," kata Dimas.Di sisi lain, lanjut Dimas, Jokowi juga merupakan pelanggar hak asasi manusia karena selama empat tahun sebagai presiden, sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu belum selesai. Bahkan, mantan Walikota Solo pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Sebenarnya, dalam terminologi hak asasi manusia Jokowi ketika dia menjadi petahana dia tidak bisa dikatakan bersih, dia memiliki wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tetapi dia tidak menyelesaikannya. Jika dia melakukan penghilangan, itu adalah bentuk kejahatan," dia kata.
Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM |
Dia juga percaya masalah hak asasi manusia akan digoreng kembali oleh kedua belah pihak untuk mencapai konstituensi yang luas. Namun, Dimas melanjutkan, masalah dan janji tidak akan dilaksanakan setelah salah satu dari mereka berkuasa.
"Ketika kita berbicara di debat presiden, kita merasa bahwa hak asasi manusia ini hanya komoditas yang dipolitisasi untuk mencapai konstituensi yang luas, untuk menggambarkan dua kubu sebagai memiliki keprihatinan tentang hak asasi manusia, tetapi ketika terpilih mereka tidak akan melaksanakan janji mereka," Dimas Tutup.
Kalo suka, share ya ^^,
No comments:
Post a Comment