PPBola.net - THE BEST TIPSTER AND ONLINE BETTING - BANDAR BOLA ONLINE - AGEN BOLA ONLINE - AGEN SABUNG AYAM - AGEN TANGKAS - AGEN CASINO - AGEN TOGEL

Pages

Berbagai Banyak Alasan Dari Anggota DPRD DKI Yang Masih Belum Mengkumpulkan LHKPN


Berbagai Banyak Alasan Dari Anggota DPRD DKI Yang Masih Belum Mengkumpulkan LHKPN
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan, ada empat DPRD provinsi yang jajarannya tidak pernah menyerahkan Laporan Aset Operator Negara (LHKPN) pada 2018. Jakarta adalah salah satunya.

"DKI (Jakarta) memiliki 106 laporan yang belum pernah dilaporkan. Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, nol persen. Ini tidak pernah dilaporkan. Mengapa Anda tidak melaporkannya? Karena yang lain melaporkan, meskipun laporan kepatuhan masing-masing masih rendah, "kata Pahala pada konferensi pers di Gedung Merah dan Putih KPK, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyesalkan rendahnya kepatuhan pelaporan LHKPN di tingkat legislatif.

Jika ada legislator yang mengalami kesulitan, tambahnya, mereka dipersilakan datang ke KPK atau menghubungi 198 layanan Call Center. Tim KPK siap membantu mereka mengelola laporan kekayaan mereka.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Berbagai Banyak Alasan Dari Anggota DPRD DKI Yang Masih Belum Mengkumpulkan LHKPN, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Sesudah Selesai Debat Capres Presiden Jokowi Pagi-pagi Sudah Pergi Ke (Kunker) Di Garut

Berbagai Banyak Alasan Dari Anggota DPRD DKI Yang Masih Belum Mengkumpulkan LHKPN

"Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk pelaporan menjadi rumit. Jika ada itikad baik, akan mudah untuk melaporkannya. Jadi kemarin kami mengimbau agar periode pelaporan tetap sampai 31 Maret (2019)," katanya.

"Komitmen pejabat politik itu penting dan komitmen partai politik untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan ini juga penting," Febri melanjutkan.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan bahwa semua anggota fraksinya belum menyerahkan LHKPN mereka karena bukti kekayaan mereka.

"Laporan itu harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan aset yang dimilikinya. Itu membuatnya butuh waktu," kata Gembong saat dihubungi, Jumat 18-01-2019.
Berbagai Banyak Alasan Dari Anggota DPRD DKI Yang Masih Belum Mengkumpulkan LHKPN
Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk melaporkan LHKPN pada tahun 2018. Anggota Fraksi PDI-P setuju untuk bersama-sama menyerahkan LHKPN selambat-lambatnya Februari 2019.

"Komitmen kami paling lambat pertengahan Februari sudah diajukan (LHKPN)," kata Gembong.

Oposisi PDI-P, Partai Gerindra, juga mengakui bahwa anggotanya belum mengisi LHKPN. Dia berharap akan ada panduan untuk memandu anggota dewan untuk mengisi LHKPN online.

"Ya, kami (siap) ketika kami kumpulkan, jadi kami bertanya pada Sekwan. Saya pikir Gerindra sudah siap," katanya.

Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai DPRD DKI Gerindra akan mengumpulkan LHKPN bulan depan sampai Maret.
Kalo suka, share ya ^^,  
Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Total Pageviews

Blog Archive

PPBola . Powered by Blogger.

Followers

Search This Blog

Histats

LIVE CHAT

Recent Posts