Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) memanggil dua kandidat presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, yang memperebutkan pelanggar hak asasi manusia.

"Jika Anda melihat komposisi dua kandidat untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia, baik Jokowi dan Prabowo dapat dikategorikan sebagai pelanggar hak asasi manusia karena mereka tidak mengambil langkah apa pun dalam menyelesaikan kasus hak asasi manusia," kata Staf Divisi Pengawasan Kekebalan KontraS, Dimas Bagus Arya.

Dimas mengatakan Prabowo adalah tersangka pelanggar hak asasi manusia. Ini bisa dilihat dari keterlibatannya dalam sejumlah kasus. Salah satu yang paling sering didengungkan adalah keterlibatan mantan Kopassus Danjen dalam penghilangan paksa aktivis 1997-1998.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya

''KontraS Berbicara Tentang Jokowi Dan Prabowo Yang Sudah Melanggar HAM Tidak Konsisten Dalam Menjalankan Pemilu Ini''

"Prabowo karena namanya tertangkap dalam beberapa dokumen Komnas HAM, misalnya kasus penculikan, penghilangan paksa belum dibersihkan karena masih ada sembilan orang yang statusnya tidak jelas," kata Dimas.

Di sisi lain, lanjut Dimas, Jokowi juga merupakan pelanggar hak asasi manusia karena selama empat tahun sebagai presiden, sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu belum selesai. Bahkan, mantan Walikota Solo pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Sebenarnya, dalam terminologi hak asasi manusia Jokowi ketika dia menjadi petahana dia tidak bisa dikatakan bersih, dia memiliki wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tetapi dia tidak menyelesaikannya. Jika dia melakukan penghilangan, itu adalah bentuk kejahatan," dia kata.

Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM

Lebih lanjut, Dimas mengatakan dalam visi dan misi program di masa depan, kedua kandidat tidak menempatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas.

Dia juga percaya masalah hak asasi manusia akan digoreng kembali oleh kedua belah pihak untuk mencapai konstituensi yang luas. Namun, Dimas melanjutkan, masalah dan janji tidak akan dilaksanakan setelah salah satu dari mereka berkuasa.

"Ketika kita berbicara di debat presiden, kita merasa bahwa hak asasi manusia ini hanya komoditas yang dipolitisasi untuk mencapai konstituensi yang luas, untuk menggambarkan dua kubu sebagai memiliki keprihatinan tentang hak asasi manusia, tetapi ketika terpilih mereka tidak akan melaksanakan janji mereka," Dimas Tutup.

Kalo suka, share ya ^^, 

Share:

Read More

KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya

KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya

Tim investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pemukiman Manusia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis 03-01-2019. Investigasi terkait dengan kasus dugaan suap di sejumlah proyek untuk pembangunan Sistem Pasokan Air Minum (SPAM).

"Penyelidik melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dari hari ke malam," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat 04-01-2019.

Selain kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya, kata Febri, penyidik ​​KPK juga menggeledah rumah dua tersangka, yaitu rumah Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Toba 1 pembuat komitmen SPAM (PPK) Donny Sofyan Arifin.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

KPK Febri Diansyah Berbicara Baru Saja Sita Dokumen Proyek Milik Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Dan Masih Ada Beberpa Yang Lain Lagi

Menurut Febri, dari penggeledahan, penyidik ​​KPK menyita sejumlah bukti dalam bentuk dokumen proyek dan keuangan serta bukti elektronik. Saat ini bukti akan dipelajari lebih lanjut oleh tim investigasi KPK.

"Sejumlah dokumen proyek dan keuangan serta bukti elektronik," kata Febri.

Dalam hal ini KPK menetapkan delapan tersangka, yaitu Direktur Utama PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian dari unsur Kementerian PUPR, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lampung Anggiat SPAM Partunggal Nahot Simaremare, PPAM SPAM Meina Woro Kustinah, Kepala Tim Darurat SPAM Teuku Moch Nazar dan Toba 1 SPAM PP Donny Sofyan Arifin.

KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyita Rp3,9 miliar Sin $ 23.100 atau setara dengan Rp245.954.940 dan US $ 3.200 atau setara dengan Rp.46.544.000.

Ketika melakukan penggeledahan di rumah sejumlah tersangka, sebuah tim penyelidik dari badan anti-korupsi menyita Rp1,2 miliar, dengan rincian uang tunai Rp200 juta dan uang muka Rp1 miliar.

Kalo suka, share ya ^^, 

Share:

Read More

Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

 Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

Belasan Makam kuburan di TPU Giriloyo, Magelang, Jawa Tengah, dirusak oleh orang tak dikenal. Polisi masih memeriksa rekaman CCTV untuk mengeksplorasi kasus ini.

Berdasarkan hasil TKP, setidaknya ada 12 makam yang dirusak oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Diantaranya adalah 11 makam Kristen dan satu makam Muslim.

Bagian yang rusak termasuk lambang Salib di batu nisan, dan dinding makam. Polisi menduga kerusakan itu disengaja.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai  Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung

Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo Magelang, Jawa Tengah

Kepala Polisi Kota Magelang Ajun Komisaris Besar Kristanto Yoga Darmawan mengatakan tindakan penghancuran makam diperkirakan akan terjadi pada malam hari, 26 Desember 2018, ketika kondisi TPU sepi. Sementara polisi menerima laporan kasus pada Selasa 01-01-2019.

"Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian itu terjadi pada 26 Desember 2018 pada malam hari, situasi sepi. Kami masih melanjutkan," kata Kristanto.

Selain investigasi di lokasi, polisi juga mencari bukti dan rekaman CCTV di sekitar TPU. Selain itu, polisi juga meminta informasi dari beberapa pihak seperti penjaga makam, pengelola makam, dan beberapa warga setempat.

 Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

TPU Giriloyo memiliki luas sekitar 16,8 hektar dengan 22 ribu kuburan. Karena itu, kata Kristanto, polisi perlu waktu untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Kami terus melakukan penyelidikan menyeluruh dengan cara yang koheren," katanya.

Untuk kejadian ini, polisi berharap masyarakat tidak akan membuat kesimpulan sendiri, terutama terkait dengan masalah etnis, agama, ras dan antarkelompok (SARA). Karena makam yang dihancurkan sebagian besar adalah makam orang Kristen.

"Kami juga melibatkan para pemimpin antaragama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membantu proses penyelidikan," kata Kristanto.

Seorang penjaga dan petugas kebersihan di Giriloyo TPU, Mulyono, mengatakan bahwa kuburan yang rusak tersebar di empat blok makam, yaitu A1, A2, B1, dan B2.

 Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

Nisan kayu dari makam ditarik dari makam dengan posisi kayu yang telah terbelah tanpa bentuk. Nisan pualam itu dihancurkan berserakan di sekitar makam.

"Jumlahnya cukup banyak, ada lusinan. Makam yang rusak memang dalam bentuk salib. Ada yang dicabut dan ada juga yang rusak seperti dirobohkan," katanya seperti dikutip, Rabu 02-01-2019.

Kalo suka, share ya ^^, 

Share:

Read More

Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung

Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dijadwalkan mengunjungi Provinsi Lampung sebagai lokasi kunjungan kerjanya pada awal 2019. Di tempat itu, Jokowi dijadwalkan mengunjungi daerah yang terkena dampak tsunami Selat Sunda.

Presiden Joko Widodo dan rombongan berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pukul 08.30 WIB ke Bandara Radin Inten II, Bandar Lampung. Setibanya di sana, ia akan melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Prabowo Subianto Berbicara Bahwa Indinesia Tahun 2025 Krisis Air Bersih Dan BBM Impor Mencapai 100 %

Presiden Jokowi Akan Tengok Korban Tsunami Lampung Pada Awal 2019 Melihat Lokasi Evakuasi Untuk Korban

Di sana Jokowi dan rombongannya akan mengunjungi dua desa yang terkena dampak tsunami, yaitu Desa Kunjir dan Way Muli. Setelah itu, Jokowi akan mengunjungi lokasi evakuasi untuk korban tsunami di Lapangan Tenis Kalianda yang juga berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan.

Lapangan Tenis Kalianda sendiri ditempati oleh para penyintas tsunami dari Pulau Sebesi dan Sebuku yang dievakuasi beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung

Sebelumnya, tsunami melanda Banten dan Lampung pada Sabtu 22-12-2018 malam 2018 setelah kawah Gunung Anak Krakatau adalah 64 hektare (ha) tanah longsor di Selat Sunda.

Pada 31 Desember 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa ada 437 kematian, 14.059 orang terluka, dan 33.721 orang mengungsi.

Sementara itu, masa tanggap darurat di Lampung Selatan, yang seharusnya selesai pada 29 Desember 2018, diperpanjang hingga 5 Januari 2019 karena masih banyak korban yang belum ditemukan.

Kalo suka, share ya ^^,

Share:

Read More

Prabowo Subianto Berbicara Bahwa Indinesia Tahun 2025 Krisis Air Bersih Dan BBM Impor Mencapai 100 %

Prabowo Subianto Berbicara Bahwa Indinesia Tahun 2025 Krisis Air Bersih Dan BBM Impor Mencapai 100 %

Kandidat presiden nomor 02 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia terancam krisis air dan bahan bakar minyak pada tahun 2025. Masyarakat diminta untuk mempersiapkan diri lebih awal.

"Jika kita tidak mempersiapkan mulai sekarang, kita akan mengalami krisis air, kenaikan permukaan laut, krisis bahan bakar. Saudara-saudara, ini adalah masalah," kata Prabowo dalam Kuliah Nasional Akhir Tahun Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, diunggah di halaman facebook. "Pada Minggu 30-12-2018 " Sudah ada antisipasi 2025 tidak jauh dari sekarang, "kata Ketua Umum Partai Gerindra.

Prabowo menyatakan hal ini dalam pidatonya saat menyampaikan tentang persyaratan negara yang adil dan makmur. Dia mengatakan negara itu harus menjamin keamanan, makanan, energi dan air. Sementara itu, ada sejumlah masalah di negara bagian yang menjamin ketersediaan hal-hal ini.

Pertama, ketersediaan air. Itu, kata Prabowo, dibuktikan dengan tidak tersedianya air bersih bagi warga ibukota negara sendiri.

"Di ibu kota, di Tanjung Priok [Jakarta Utara], tidak lebih dari 1 jam dari istana presiden, 1,5 jam dari MPR-DPR, orang-orang kami tidak mendapatkan air bersih. Orang harus membeli air bersih di ibukota negara 73 tahun kemerdekaan, "katanya.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Prabowo Subianto Berbicara Bahwa Indinesia Tahun 2025 Krisis Air Bersih Dan BBM Impor Mencapai 100 %, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Mahkamah Agung (MA) Sudah Menolak Djan Faridz Soal Kepengurusuan PPP

Kandidat Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto Memberikan Saran Kepada Masyarakan Bahwa Untuk Persiapkan Diri Terancam Krisi Air Dan BBM

"Di Sragen [Jawa Tengah] orang-orangnya benar-benar berair. Mereka tidak meminta kemeja atau apa pun. Mereka membutuhkan air. Bukan NTB, di mana-mana. Sebentar lagi Indonesia akan, jika tidak, hati-hati, krisis air," tambah Prabowo.

Bahkan, katanya, krisis air diperburuk dengan naiknya permukaan laut. Dengan mengklaim berdasarkan data PBB, ia kembali menyatakan bahwa air laut bahkan akan mencapai daerah Bundaran HI, Jakarta Pusat.

"Saya bingung ketika saya mengungkapkan ini dulu. Tetapi Kabinet Pekerjaan Umum [PU dan Perumahan Umum] PUPR sekarang mengkonfirmasi saya. Memang ada peringatan bahwa pantai utara PBB di Jakarta akan memasuki bundaran HI. Berapa banyak orang kehilangan rumah, "katanya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui bahwa ada prediksi bahwa Jakarta akan tenggelam akibat penurunan tanah. Alasannya adalah ekstraksi air tanah yang berlebihan.

Prabowo Subianto Berbicara Bahwa Indinesia Tahun 2025 Krisis Air Bersih Dan BBM Impor Mencapai 100 %

Untuk mencegah hal ini, kata Basuki, pemerintah membuat kebijakan Pembangunan Pesisir Terpadu Ibukota Nasional (NCICD), yang semula direncanakan akan dibangun pada Juli 2016 tetapi belum direalisasikan. Bentuknya adalah konstruksi tanggul raksasa.

"Saya tidak pernah mengatakan sebelumnya, [pesisir Jakarta] akan tenggelam dalam 15 tahun. Kami harus membuat tanggul," kata Basuki, di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 21-11-2018.

Mengenai krisis BBM pada tahun 2025, Prabowo mengatakan bahwa cadangan bahan bakar domestik akan habis tahun itu. Akibatnya, ia mengatakan Indonesia akan memenuhi kebutuhan bahan bakarnya murni dari impor.

"2025 Indonesia akan mengimpor 100 persen bahan bakar. [BBM] kita akan kehabisan. 100 persen. 2 juta barel per hari [impor]," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengakui bahwa Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan minyak terbukti 3,3 miliar barel. Dengan asumsi produksi minyak konstan 800 ribu barel per hari (bph), Indonesia tidak dapat memproduksi minyak lagi dalam 11 hingga 12 tahun mendatang.

"Itu mungkin [berhenti berproduksi] dalam 11-12 tahun ke depan, karena produksi akan turun. Tahun depan, [produksi minyak] akan turun menjadi 700 ribu barel per hari dan seterusnya," kata Archandra dalam pernyataan resmi pada Selasa 27-03-2018.

Pada 2017, ia mengatakan permintaan bahan bakar domestik 1,3 juta barel per hari. Permintaan bahan bakar dipenuhi dari produksi minyak mentah domestik sekitar 40 persen, impor minyak mentah sekitar 28 persen, dan impor bahan bakar sekitar 28 persen.

Share:

Read More

Mahkamah Agung (MA) Sudah Menolak Djan Faridz Soal Kepengurusuan PPP

Mahkamah Agung (MA) Sudah Menolak Djan Faridz Soal Kepengurusuan PPP

Mahkamah Agung (MA) menolak klaim Djan Faridz terkait pengelolaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ini dinyatakan dalam Keputusan Pengadilan (PK) No. 182 PK / TUN / 2018 8 November 2018.

Dikutip dari Antara, Arsul Sani, Sekretaris Jenderal DPP PPP yang dipimpin oleh M Romahurmuziy, menilai bahwa kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung adalah kasus terakhir dari serangkaian kasus yang diajukan oleh kamp Djan Faridz di berbagai saluran peradilan.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung (MA) Sudah Menolak Djan Faridz Soal Kepengurusuan PPP, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Pemerintah Provinsi Banten Kebingungan Soal Bencana Pabrik Kimia Karena Anak Krakatau 

Mahkamah Agung (MA) Sudah Menyatakan Menolak Klaim Djan Faridz Terkait Pengelolan PPP

Arsul mencatat bahwa kamp Djan Faridz diajukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dalam empat kasus, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) dalam dua kasus, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sekitar enam kasus.

Dia bahkan menganggap putusan Mahkamah Agung sebagai hadiah akhir tahun yang manis.

"Alhamdulillah, tidak ada gugatan Djan Faridz baik di jalur Mahkamah Konstitusi dan peradilan di bawah Mahkamah Agung, hasil akhir diberikan," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP dari Kongres Pondok Gede pada 2016, seperti dikutip oleh, Minggu 30-12-2018.

Mahkamah Agung (MA) Sudah Menolak Djan Faridz Soal Kepengurusuan PPP

Dengan Putusan PK dari Mahkamah Agung, ia melanjutkan, maka tidak ada satu pun gugatan Djan Faridz yang tersisa di pengadilan. Semua klaim ditolak. Karena itu, Arsul meminta media untuk tidak menggunakan istilah PPP Kubu Djan Faridz atau PPP untuk Kongres Jakarta.

"Karena tidak ada satu pun legalitas yang mendukung mereka, baik dalam bentuk putusan Mahkamah Agung akhir atau SK Menkumham," kata Arsul.

Di masa depan, Arsul menambahkan, partainya akan masuk ke ranah hukum pidana atas tindakan Humphrey Djemat dan teman-teman dari kamp Djan Faridz yang masih melakukan kegiatan atas nama PPP.

Kalo suka, share ya ^^,

Share:

Read More

Pemerintah Provinsi Banten Kebingungan Soal Bencana Pabrik Kimia Karena Anak Krakatau

Pemerintah Provinsi Banten Kebingungan Soal Bencana Pabrik Kimia Karena Anak Krakatau

Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa setiap pabrik petrokimia di kawasan industri Cilegon siap menghadapi keadaan darurat. Ini mengikuti bencana tsunami di Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang meletus Sabtu lalu 22-12-2018.

Pemerintah Provinsi Banten mengklaim memiliki tiga tingkat prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku dalam kondisi bencana alam, yaitu SOP tingkat pabrik, SOP tingkat zona industri, dan SOP tingkat antar zona.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten, Babar Suharso mengatakan, dari tiga level tersebut, hanya dua SOP yang telah diselesaikan, yaitu SOP tingkat pabrik dan tingkat zona industri.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Pemerintah Provinsi Banten Kebingungan Soal Bencana Pabrik Kimia Karena Anak Krakatau, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Juru Bicara Tim Jokowi Maklumi Aksi Poco-poco Prabowo Di Malam Natal

Pemerintah Banten Memikirkan Soal Pabrik Kimia Bekas Terjadinya Erupsi Anak Krakatau Dan Untuk Masyarakat Tidak Di Perbolehkan Untuk Mendekat

"Sejak 2015 tim tanggap darurat telah dibentuk. Ada tiga kelompok di Ciwandan, Cilegon, dan Merak yang mengoperasikan pabrik kimia. Setiap pabrik memiliki SOP, setiap zona memiliki SOP," kata Babar, Jumat 28-12-2018.

SOP yang berlaku mencakup cara menangani pabrik dan zona industri yang menghadapi kondisi darurat seperti tsunami dan gempa bumi. Ketika itu terjadi, pabrik-pabrik kimia ini harus berhenti beroperasi dalam hitungan menit.

Untuk gempa bumi, SOP telah mengantisipasi hingga skala getaran sebesar 8,5. Bahkan 'latihan tsunami' diadakan di Cilegon beberapa tahun yang lalu.

Hanya saja kondisi yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan industri kimia di sana tidak semudah itu. Babar menjelaskan bahwa letusan Gunung Anak Krakatau belum termasuk dalam skenario penanggulangan bencana di Kota Cilegon. Meskipun pada saat yang sama, mereka juga belum menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan SOP interzona.

Kasus SOP antara zona-zona ini, Babar mengatakan masih ada kebingungan dari para pemangku kepentingan untuk bertindak sebagai koordinator manajemen bencana. Pemerintah provinsi mengakui bahwa masih diperlukan peran pemerintah pusat menyusul potensi bahaya yang begitu besar dalam bencana yang melibatkan kimia.

Pemerintah Provinsi Banten Kebingungan Soal Bencana Pabrik Kimia Karena Anak Krakatau

"Dalam pandangan kami, teman-teman industri harus menjadi pemerintah pusat karena jika industri Kota Cilegon berkontribusi ke tingkat nasional," tambah Babar.

Babar merasa bahwa peralatan regional atau provinsi tidak akan mampu mengatasi potensi bencana kimia. Dia mengakui potensi bahaya bencana kimia sangat merusak dan membutuhkan waktu lama jika tidak diantisipasi dengan baik.

Menurut Babar, setidaknya Banten membutuhkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merumuskan SOP antar-zona di Cilegon.

"Karena di sini ada bencana khusus, harus ada peran bagi pemerintah pusat karena dampaknya luas dan butuh waktu lama sehingga penanganannya harus komprehensif," kata Babar.

Langkah cepat juga telah diambil oleh Pemerintah Kota Cilegon. Babar mengatakan, Walikota Cilegon, Kamis 27-12-2018 telah bertemu dengan pemilik pabrik untuk mengantisipasi kondisi Gunung Anak Krakatau.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Divisi Aplikasi Informasi dan Komunikasi Banten, Amal Herawan Budhi, memastikan bahwa industri di Cilegon masih beroperasi secara normal di tengah darurat bencana di Banten. Amal juga menyebut aktivitas warga di sekitar sana.

"Untuk Cilegon, industrinya masih berjalan dan masyarakat masih menjalani rutinitas seperti biasa," katanya.

Gubernur Banten, Wahidin Halim sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada warganya untuk menghindari kegiatan dalam radius 1 kilometer dari garis pantai. Sementara sejumlah pabrik di Cilegon diketahui berada tidak jauh dari pantai.

Mengenai masalah ini, Amal mengatakan partainya telah meminta para pengusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan selama keadaan darurat tanpa menunggu banding dari pemerintah.

Kalo suka, share ya ^^,

Share:

Read More