Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tunda Razia Anjing Dan Kucing Liar Di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tunda Razia Anjing Dan Kucing Liar Di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan bawahannya untuk menunda penangkapan anjing dan kucing liar di wilayah Jakarta. Ini terkait polemik razia kucing di beberapa daerah yang beberapa waktu lalu sudah viral di media sosial Serangan ini akan diadakan pada tanggal 7, 8 dan 9 Januari 2019.

Anies sendiri menyampaikan penundaan kegiatan ini melalui akun Twitter resminya @aniesbaswedan. Dalam keterangannya, Anies juga meminta Kantor terkait untuk mengundang pembicaraan tentang organisasi atau komunitas pengelola hewan.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tunda Razia Anjing Dan Kucing Liar Di Jakarta, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Walikota Bogor Bima Arya Acungkan Satu Jari Dan TKN Sebut Lawan Yang Tidak Solid
 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tunda Razia Anjing Dan Kucing Liar Di Jakarta

"Mengenai polemik serangan kucing, pagi ini saya menginstruksikan kantor terkait dengan: 1. Menunda kegiatan penangkapan ikan; , 2. Mengundang untuk berbicara tentang organisasi / komunitas manajemen hewan," kata Anies.

Dia juga meminta bawahannya untuk mengendalikan kucing dan anjing liar dengan komunitas terkait "Lakukan kegiatan kontrol bersama masyarakat," kata Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tunda Razia Anjing Dan Kucing Liar Di Jakarta

Masalah penggerebekan kucing di wilayah Jakarta adalah viral di media sosial. Pemerintah provinsi sebelumnya akan melakukan penggerebekan besar-besaran pada kucing dan anjing liar.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi sendiri telah mengklaim bahwa kegiatan itu hanya dalam bentuk sosialisasi penanganan rabies penularan hewan (HPR).

Kegiatan ini merupakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman prosedur pemeliharaan hewan HPR agar tidak membahayakan lingkungan. Sosialisasi ini rencananya akan digelar serentak di lima kota di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tunda Razia Anjing Dan Kucing Liar Di Jakarta

Tetapi jika ada orang yang memelihara anjing dan kucing, pemerintah provinsi tidak akan menangkapnya. Menangkap anjing dan kucing liar untuk mencegah kasus gigitan hewan HPR.

Kalo suka, share ya ^^, 

Share:

Read More

Walikota Bogor Bima Arya Acungkan Satu Jari Dan TKN Sebut Lawan Yang Tidak Solid

Walikota Bogor Bima Arya Acungkan Satu Jari Dan TKN Sebut Lawan Yang Tidak Solid

Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang juga ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Romi), menilai kamp lawannya tidak solid. Hal ini tercermin pada Walikota Bogor Bima Arya yang mengangkat jari.

Diketahui, Bima Arya, yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), mengangkat jari telunjuknya saat menemani Ma'ruf Amin di Bogor.

"Artinya pasangan calon 02 didukung oleh mesin partai politik yang sama sekali tidak solid," kata Romi di kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu malam 06-01-2019.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Walikota Bogor Bima Arya Acungkan Satu Jari Dan TKN Sebut Lawan Yang Tidak Solid, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean Berbicara Soal KPU Beri Pertanyaan Sebelum Debat

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy Berbicara Bahwa Walikota Bogor Tidak Solid Di Karenakan Mengangakat Jari

Romi menilai apa yang ditunjukkan Bima Arya sesuai dengan sikap masyarakat setempat, yang cenderung memilih Jokowi-Ma'ruf.

Romi juga mengatakan hal serupa terjadi di Jawa Timur dan Papua. Dia mengklaim Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Papua, mantan Ketua DPD Demokrat Papua Lukas Enembe, juga mendukung Jokowi-Ma'ruf sesuai dengan pandangan orang-orang di wilayah yang dipimpinnya.

"Sehingga mereka tidak bisa menutup mata dan tidak menginginkan apa yang mereka putuskan berbeda dari mayoritas orang yang mereka pimpin," kata Romi.

Romi kemudian mengungkapkan sesuatu. Ia mengklaim bahwa pendukung partai Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum optimal menggerakkan mesin. Diketahui, Prabowo-Sandi diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN.

omi mengklaim bahwa ini didasarkan pada temuan timnya di lapangan. Menurut Romi, kondisi ini berbanding terbalik dengan mesin partai yang mengusung Jokowi-Ma'ruf.

Walikota Bogor Bima Arya Acungkan Satu Jari Dan TKN Sebut Lawan Yang Tidak Solid

"Jadi memang kita melihat ketidaksetaraan yang luar biasa ini dan juga menjadi keuntungan bagi kita," kata Romi.

Sebelumnya, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto didampingi calon wakil presiden nomor 01 Ma'ruf Amin saat berkunjung ke pondok pesantren Al Ghazaly, Sabtu (1/5).

Bima Arya menunjuk jari telunjuknya sambil menemani Ma'ruf. Padahal, Bima adalah kader PAN yang merupakan pembawa Prabowo-Sandi.

Melihat apa yang dilakukan Walikota Bogor, Ma'ruf, yang mendapatkan nomor urut 01 dalam kontes pemilihan presiden 2019, juga mengangkat satu jari.

Kalo suka, share ya ^^, 

Share:

Read More

Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean Berbicara Soal KPU Beri Pertanyaan Sebelum Debat

Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean Berbicara Soal KPU Beri Pertanyaan Sebelum Debat

Manajemen DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik format debat kandidat-wakil presiden yang akan diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Januari. Dia menganggap pasangan calon tidak perlu ditanyai beberapa hari sebelum debat berlangsung. diadakan.

Diketahui, KPU akan memberikan puluhan pertanyaan mulai dari panelis hingga pasangan calon beberapa hari sebelum debat digelar. Kemudian, selama debat, moderator hanya menyerahkan tiga dari lusinan pertanyaan yang diberikan.

"Memberikan daftar pertanyaan seminggu sebelum debat sama dengan menjadikan debat ini sebagai tempat untuk menghafal kompetisi," kata Ferdinand, Sabtu 05-01-2019.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean Berbicara Soal KPU Beri Pertanyaan Sebelum Debat, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM 

Ferdinand Hutahaean Berkomentar Soal KPU Tidak Adil Dalam Debat Kandidat-wakil Presiden Pada 17 Januari 2019

Menurut Ferdinand, debat pemilihan presiden adalah arena untuk mengukur wawasan, pemahaman, dan kapasitas para kontestan yang merupakan pemimpin masa depan bangsa. Karena itu, Ferdinand menganggap KPU merusak esensi perdebatan ketika mengirim pertanyaan beberapa hari sebelumnya.

"Anak-anak sekolah dasar hanya ingin mengikuti ujian, mereka tidak diberi pertanyaan, dan mereka dilarang mengambil lembar contekan. Ketika kandidat presiden dan wakil presiden kalah dari siswa sekolah dasar?" dia melanjutkan.

"Yang pasti adalah bahwa KPU tidak mampu menjaga kualitas pemilihan presiden ini dengan baik untuk menghasilkan pemimpin yang baik, berwawasan luas dan mampu menjaga negara ini ke depan," kata Ferdinand.

Ferdinand tampaknya masih belum menerimanya ketika KPU hanya mengajukan beberapa dari puluhan pertanyaan yang diberikan kepada pasangan calon. Meskipun pertanyaan yang diajukan selama debat dilakukan secara acak atau tanpa sepengetahuan paslon.

Menurutnya, segala sesuatu yang akan muncul dalam debat tidak boleh diungkapkan terlebih dahulu, kecuali temanya. Dia menganggap debat hanya akan menjadi tempat berpura-pura debat karena kandidat sudah tahu apa yang akan ditanyakan moderator.

Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean Berbicara Soal KPU Beri Pertanyaan Sebelum Debat

"Alasan untuk 10 pertanyaan itu adalah bahwa mereka yang akan ditanyai hanya 3 bukan alasan yang memenuhi syarat. Jika sudah dibuka, namanya pura-pura menjadi debat, pura-pura ditanya," kata Ferdinand.

Ferdinand kemudian menilai bahwa KPU sedang berusaha memihak kamp Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, format debat di mana pertanyaan diberikan pertama menguntungkan pasangan calon nomor 01.

"Rupanya, ini dugaan saya, KPU sedang berusaha memihak dan memberikan kemudahan kepada pasangan calon 01. Kami melihat calon wakil presiden yang diberi kemudahan menjadi memorizer," kata Ferdinand.

Ferdinand kemudian mengatakan bahwa pasangan calon yang diusung partainya, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, sangat siap menghadapi debat. Termasuk jika pertanyaannya tidak diberikan terlebih dahulu.

"Sangat siap. Justru pertanyaannya harus ditutup. Ini untuk mengetahui kapasitas calon presiden dan wakil presiden kita," kata Ferdinand.

KPU akan menggunakan dua format selama debat presiden dan wakil presiden 17 Januari mendatang dengan tema Hak Asasi Manusia, Terorisme, Hukum dan Korupsi. KPU akan menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup.

Dalam hal pertanyaan terbuka, KPU mengirim pertanyaan kepada pasangan calon 10 hari sebelum debat diadakan. Ada sekitar 20 pertanyaan. Kemudian, hanya tiga pertanyaan yang diajukan selama debat.

"Nantinya mereka akan secara acak mengajukan pertanyaan dari apa yang telah diajukan sebelumnya. Misalnya, ada 20 pertanyaan, hanya tiga yang akan diajukan. Itulah caranya," kata Ketua KPU Arief Budiman usai debat panelis di Hotel Mandarin Oriental. , Jakarta Pusat, Sabtu (5/11).

Menggunakan pertanyaan tertutup sendiri adalah ketika Paslon saling melemparkan pertanyaan. Itu disebut tertutup karena semua peserta debat benar-benar tidak tahu apa-apa yang akan ditanyakan lawan mereka.

Kalo suka, share ya ^^, 

Share:

Read More

Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) memanggil dua kandidat presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, yang memperebutkan pelanggar hak asasi manusia.

"Jika Anda melihat komposisi dua kandidat untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia, baik Jokowi dan Prabowo dapat dikategorikan sebagai pelanggar hak asasi manusia karena mereka tidak mengambil langkah apa pun dalam menyelesaikan kasus hak asasi manusia," kata Staf Divisi Pengawasan Kekebalan KontraS, Dimas Bagus Arya.

Dimas mengatakan Prabowo adalah tersangka pelanggar hak asasi manusia. Ini bisa dilihat dari keterlibatannya dalam sejumlah kasus. Salah satu yang paling sering didengungkan adalah keterlibatan mantan Kopassus Danjen dalam penghilangan paksa aktivis 1997-1998.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya

''KontraS Berbicara Tentang Jokowi Dan Prabowo Yang Sudah Melanggar HAM Tidak Konsisten Dalam Menjalankan Pemilu Ini''

"Prabowo karena namanya tertangkap dalam beberapa dokumen Komnas HAM, misalnya kasus penculikan, penghilangan paksa belum dibersihkan karena masih ada sembilan orang yang statusnya tidak jelas," kata Dimas.

Di sisi lain, lanjut Dimas, Jokowi juga merupakan pelanggar hak asasi manusia karena selama empat tahun sebagai presiden, sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu belum selesai. Bahkan, mantan Walikota Solo pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Sebenarnya, dalam terminologi hak asasi manusia Jokowi ketika dia menjadi petahana dia tidak bisa dikatakan bersih, dia memiliki wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tetapi dia tidak menyelesaikannya. Jika dia melakukan penghilangan, itu adalah bentuk kejahatan," dia kata.

Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Berbicara Soal Ke Dua Kandidat Presiden Melanggar HAM

Lebih lanjut, Dimas mengatakan dalam visi dan misi program di masa depan, kedua kandidat tidak menempatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas.

Dia juga percaya masalah hak asasi manusia akan digoreng kembali oleh kedua belah pihak untuk mencapai konstituensi yang luas. Namun, Dimas melanjutkan, masalah dan janji tidak akan dilaksanakan setelah salah satu dari mereka berkuasa.

"Ketika kita berbicara di debat presiden, kita merasa bahwa hak asasi manusia ini hanya komoditas yang dipolitisasi untuk mencapai konstituensi yang luas, untuk menggambarkan dua kubu sebagai memiliki keprihatinan tentang hak asasi manusia, tetapi ketika terpilih mereka tidak akan melaksanakan janji mereka," Dimas Tutup.

Kalo suka, share ya ^^, 

Share:

Read More

KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya

KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya

Tim investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pemukiman Manusia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis 03-01-2019. Investigasi terkait dengan kasus dugaan suap di sejumlah proyek untuk pembangunan Sistem Pasokan Air Minum (SPAM).

"Penyelidik melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dari hari ke malam," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat 04-01-2019.

Selain kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya, kata Febri, penyidik ​​KPK juga menggeledah rumah dua tersangka, yaitu rumah Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Toba 1 pembuat komitmen SPAM (PPK) Donny Sofyan Arifin.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

KPK Febri Diansyah Berbicara Baru Saja Sita Dokumen Proyek Milik Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Dan Masih Ada Beberpa Yang Lain Lagi

Menurut Febri, dari penggeledahan, penyidik ​​KPK menyita sejumlah bukti dalam bentuk dokumen proyek dan keuangan serta bukti elektronik. Saat ini bukti akan dipelajari lebih lanjut oleh tim investigasi KPK.

"Sejumlah dokumen proyek dan keuangan serta bukti elektronik," kata Febri.

Dalam hal ini KPK menetapkan delapan tersangka, yaitu Direktur Utama PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian dari unsur Kementerian PUPR, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lampung Anggiat SPAM Partunggal Nahot Simaremare, PPAM SPAM Meina Woro Kustinah, Kepala Tim Darurat SPAM Teuku Moch Nazar dan Toba 1 SPAM PP Donny Sofyan Arifin.

KPK Febri Diansyah Sita Dokumen-dokumen Proyek Milik Cipta Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyita Rp3,9 miliar Sin $ 23.100 atau setara dengan Rp245.954.940 dan US $ 3.200 atau setara dengan Rp.46.544.000.

Ketika melakukan penggeledahan di rumah sejumlah tersangka, sebuah tim penyelidik dari badan anti-korupsi menyita Rp1,2 miliar, dengan rincian uang tunai Rp200 juta dan uang muka Rp1 miliar.

Kalo suka, share ya ^^, 

Share:

Read More

Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

 Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

Belasan Makam kuburan di TPU Giriloyo, Magelang, Jawa Tengah, dirusak oleh orang tak dikenal. Polisi masih memeriksa rekaman CCTV untuk mengeksplorasi kasus ini.

Berdasarkan hasil TKP, setidaknya ada 12 makam yang dirusak oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Diantaranya adalah 11 makam Kristen dan satu makam Muslim.

Bagian yang rusak termasuk lambang Salib di batu nisan, dan dinding makam. Polisi menduga kerusakan itu disengaja.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai  Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung

Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo Magelang, Jawa Tengah

Kepala Polisi Kota Magelang Ajun Komisaris Besar Kristanto Yoga Darmawan mengatakan tindakan penghancuran makam diperkirakan akan terjadi pada malam hari, 26 Desember 2018, ketika kondisi TPU sepi. Sementara polisi menerima laporan kasus pada Selasa 01-01-2019.

"Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian itu terjadi pada 26 Desember 2018 pada malam hari, situasi sepi. Kami masih melanjutkan," kata Kristanto.

Selain investigasi di lokasi, polisi juga mencari bukti dan rekaman CCTV di sekitar TPU. Selain itu, polisi juga meminta informasi dari beberapa pihak seperti penjaga makam, pengelola makam, dan beberapa warga setempat.

 Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

TPU Giriloyo memiliki luas sekitar 16,8 hektar dengan 22 ribu kuburan. Karena itu, kata Kristanto, polisi perlu waktu untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Kami terus melakukan penyelidikan menyeluruh dengan cara yang koheren," katanya.

Untuk kejadian ini, polisi berharap masyarakat tidak akan membuat kesimpulan sendiri, terutama terkait dengan masalah etnis, agama, ras dan antarkelompok (SARA). Karena makam yang dihancurkan sebagian besar adalah makam orang Kristen.

"Kami juga melibatkan para pemimpin antaragama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membantu proses penyelidikan," kata Kristanto.

Seorang penjaga dan petugas kebersihan di Giriloyo TPU, Mulyono, mengatakan bahwa kuburan yang rusak tersebar di empat blok makam, yaitu A1, A2, B1, dan B2.

 Polisi Masih Memeriksa Rekaman CCTV Yang Merusakan Belasan Makam Kuburan Di TPU Giriloyo

Nisan kayu dari makam ditarik dari makam dengan posisi kayu yang telah terbelah tanpa bentuk. Nisan pualam itu dihancurkan berserakan di sekitar makam.

"Jumlahnya cukup banyak, ada lusinan. Makam yang rusak memang dalam bentuk salib. Ada yang dicabut dan ada juga yang rusak seperti dirobohkan," katanya seperti dikutip, Rabu 02-01-2019.

Kalo suka, share ya ^^, 

Share:

Read More

Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung

Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dijadwalkan mengunjungi Provinsi Lampung sebagai lokasi kunjungan kerjanya pada awal 2019. Di tempat itu, Jokowi dijadwalkan mengunjungi daerah yang terkena dampak tsunami Selat Sunda.

Presiden Joko Widodo dan rombongan berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pukul 08.30 WIB ke Bandara Radin Inten II, Bandar Lampung. Setibanya di sana, ia akan melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung, ada baiknya jika anda membaca artikel kami sebelumnya, yaitu : Prabowo Subianto Berbicara Bahwa Indinesia Tahun 2025 Krisis Air Bersih Dan BBM Impor Mencapai 100 %

Presiden Jokowi Akan Tengok Korban Tsunami Lampung Pada Awal 2019 Melihat Lokasi Evakuasi Untuk Korban

Di sana Jokowi dan rombongannya akan mengunjungi dua desa yang terkena dampak tsunami, yaitu Desa Kunjir dan Way Muli. Setelah itu, Jokowi akan mengunjungi lokasi evakuasi untuk korban tsunami di Lapangan Tenis Kalianda yang juga berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan.

Lapangan Tenis Kalianda sendiri ditempati oleh para penyintas tsunami dari Pulau Sebesi dan Sebuku yang dievakuasi beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi Menjadwalkan Kunjungan Kerjanya Pada Awal 2019 Tengok Korban Tsunami Lampung

Sebelumnya, tsunami melanda Banten dan Lampung pada Sabtu 22-12-2018 malam 2018 setelah kawah Gunung Anak Krakatau adalah 64 hektare (ha) tanah longsor di Selat Sunda.

Pada 31 Desember 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa ada 437 kematian, 14.059 orang terluka, dan 33.721 orang mengungsi.

Sementara itu, masa tanggap darurat di Lampung Selatan, yang seharusnya selesai pada 29 Desember 2018, diperpanjang hingga 5 Januari 2019 karena masih banyak korban yang belum ditemukan.

Kalo suka, share ya ^^,

Share:

Read More