Kerjasama Indonesia Dengan Uni Eropa

Indonesia - Uni Eropa

PPBola.net - Indonesia dan Uni Eropa (EU) melanjutkan perundingan Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) putaran ke-7.

“Putaran ke-7 perundingan ini merupakan puncak serangkaian kegiatan intersesi (pertemuan antara) yang dilakukan di Brussels dan Jakarta pada Januari dan Februari tahun ini," ungkap Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo.

Rencananya, perundingan selanjutnya akan dilanjutkan sekitar bulan Juli 2019 dimana perundingan berikutnya akan membahas tentang 16 isu runding.

Indonesia dan Uni Eropa memiliki komitmen agar kedua negara untuk saling berupaya membuat kemajuan kedua negara sebanyak-banyaknya dan juga untuk menjaga momentum menuju penyelesaian yang lebih cepat.

Jokowi dan Pemimpin Uni Eropa

“Putaran ke-7 ini dapat dikatakan sebagai putaran tengah sebelum menuju garis akhir perundingan I-EU CEPA yang diharapkan secara substantif dapat dicapai akhir tahun ini atau awal tahun depan. Untuk itu, delegasi kedua negara harus membuat target realistis dan melakukan pertemuan yang lebih intensif, baik langsung maupun melalui wahana digital,” lanjut Iman.

Dengan selesainya perundingan EFTA dan Australia kini Indonesia sedang melakukan perundingan dengan Uni Eropa dan menjadi prioritas utama setelah perundingan RCEP.
Dikarenakan kerjasama kedua negara dalam bidang ekspor dan impor yang dimana pada tahun 2018 lalu mencapai 31,2 miliar dollar serta mengalami peningkatan sebesar 8.29% dibandingkan tahun 2017 lalu.

Uni Eropa sendiri adalah yang terbesar ketiga sebagai negara tujuan ekspor impor nonmigas Indonesia, ekspor Indonesia ke Uni Eropa sendiri mengalami peningkatan 4,59% dan mendapat neraca surplus bagi Indonesia selama kurun waktu lima tahun.

Share:

Read More

15 Box Surat Suara Nyasar Ke Hongkong

Pemilu Tahun 2019

PPBola.net - Mochammad Afifudin mengatakan, jika surat suara pemilu tahun 2019 untuk Tawau Malaysia dan Filipina nyasar ke Hongkong, tim panitia pengawas pemilu luar negri akan membahas hal tersebut dengan anggota DPR.

Menurut pendapat dari Bawaslu jika ini merupakan sebuah kelalaian pendistribusian surat suara oleh KPU sebagai penanggung jawab, sebagai suatu hal yang amat serius.

15 Box Surat Suara Nyasar Ke Hongkong

Afif sebagai anggota Bawaslu RI mengatakan juga, akan kita bahas ini semua di RDP dengan komisi II DPR RI. Di Hongkong Afif menemukan ada 15 box surat suara yang mengalami kekeliruan dalam pengirimannya tersebut.

Kantor KPU Luar Negri

Rincianya yaitu, untuk Tawau terdiri dari surat suara DPR Batch 4 11/55 sekitar 200 surat suara, surat suara DPR Batch 4 12/55 sekitar 600 surat suara.

Kemudian Manila, yaitu surat suara DPR Batch 4 10/55 sekitar 600 surat suara, surat suara DPR Batch 4 47/55 sekitar 200 surat suara, surat suara DPR Batch 4 32/55 sekitar 200 surat suara, surat suara DPR Batch 4 34/55 sekitar 600 surat suara. Adapun surat suara yang cacat yang diterima dari PPLN Hongkong sebesar 1 Batch (152kg).

“Sudah kami jadikan temuan untuk ditindaklanjuti, pengiriman ya kan berboks-boks tuh. Surat suara ini sekarang belum tahu masih di Hong Kong atau sudah dikirim lagi. Tetapi kan itu salah, alamat-alamat palsu saja sudah menjadi temuan," ujarnya.

Dia menambahkan, "Ya, kami tidak mau berspekulasi. KPU yang bisa menjelaskan, keputusan semua ada di KPU."

Share:

Read More

Survey ARC Jokowi Masih Menang Dibanding Sang Rival

Survey dari Alvara Research Center

PPBola.net - Menurut dari hasil survey yang dilaporkan oleh Alvara Research Center tentang esktabilitas calon presiden dan wakil presiden dari masing-masing pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Jika tidak ada perubahan signifikan dia mengatakan malah adanya penurunan.

Survey ARC Jokowi Masih Menang Dibanding Sang Rival

Elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf pada bulan Februari 2019 sebesar 53,9 persen sementara elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi sebesar 34,7 persen dan yang belum memutuskan 11,4 persen," Ujar CEO & Founder Alvara Research Center.

Survey dari Alvara Research Center

Pada hasil survei Agustus 2018, Jokowi-Ma'ruf unggul sebesar 53,6%, Prabowo-Sandi 35,2%. Pada Oktober 2018 Jokowi-Ma'ruf 54,1% dan Prabowo-Sandi 33,9% dan pada Desember 2018 Jokowi-Ma'ruf 54,3% dan Prabowo-Sandi 35,1%.

Pemilih pasangan Jokowi-Maruf lebih besar dibandingkan dengan pemilih dari pasangan Prabowo-Sandi. Jumlah pemilih yang belum memutuskan pilihan untuk capres dan cawapres sekarang lebih meningkat.

Share:

Read More

Presiden Dilarang Cuti Saat Pilpres

Emrus Sihombing

PPBola.net - Mahkamah Konstitusi mengatur Presiden untuk tidak perlu cuti saat mengikuti kampanye pilpres, Pengamat Politik Emrus Sihombing pun sangat mendukung gagasan yang dikeluarkan oleh MK.

"Ini keputusan tepat dan baik bagi bangsa dan negara, siapa pun presidennya yang maju dua periode," kata Emrus

Presiden Dilarang  Cuti Saat Pilpres

Emrus mengatakan, bisa saja mempertimbangkan melakukan amandemen UUD 1945 agar presiden diwajibkan tidak cuti selama lima tahun masa jabatannya. Dia berpendapat presiden bisa cuti kecuali karena gangguan kesehatan yang sangat luar biasa dengan rekomendasi dari tim dokter kepresidenan, tidak bisa berpikir jernih dan melaksanakan tugas dengan baik. "Itu juga dalam kurun waktu terukur," tegasnya.

Ma'Aruf Dan Jokowi

Dia menjelaskan presiden selain sebagai simbol negara, mempunyai tangung jawab sangat strategis dan penting untuk bangsa dan NKRI. Konstitusi memberikan tugas sangat mulia kepada presiden.

Menurut Emrus Sihombing, "Status dan peran Presiden itu selama 24jam dalam lima tahun, tidak boleh sedetik pun terlewat begitu saja, saat tidur pun jabatan Presiden melekat padanya."

"Itulah sebabnya, jika ada urusan penting apalagi genting tentang bangsa dan negara, dia harus senantiasa terjaga dari tidurnya," tambahnya.

Diberitakan dalam putusan MK yang telah dibacakan di ruang sidang, menyatakan bahwa Presiden tidak perlu melakukan cuti saat kampanye. Sesuai dengan ketentuan pasal 299 ayat 1 UU Pemilu, hanya Wakil Presiden saja yang mempunyai hak.

Dengan demikian pasal ini sudah jelas dan menjamin Hak Presiden dan Wakil Presiden untuk kampanye tidak akan dikurangi jika dia ingin mencalonkan diri lagi.

Share:

Read More

Persidangan Kasus Ratna Sarumpaet Kembali Dibuka

Persidangan Ratna Sarumpaet 

PPBola.net - Proses sidang Ratna Sarumpaet atas kasus berita bohong / hoaks hingga kini masih terus berlanjut. Kelanjutan sidangnya sekarang ini memasuki babak baru dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi nota keberatan Ratna Sarumpaet.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang ini menolak eksepsi dari Ratna Sarumpaet. Hal tersebut disampaikan langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi atau nota pembelaan terdakwa (Ratna Sarumpaet), terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong (Hoax)," ucap Daru.

"Perlakuan terdakwa yang telah menyebar foto wajahnya yang memar, sama saja telah melakukan kesalahan dan diduga telah melakukan ujaran kebencian terhadap sebuah golongan atau kelompok tertentu," sambungnya.

Persidangan Kasus Ratna Sarumpaet Kembali Dibuka

Sementara itu Ratna menanggapi sedikit tentang sidang yang baru saja dijalaninya. Dirinya berharap pada putusan majelis hakim yang bisa menghentikan kasus ini. "Kita tunggu putusan hakim."

Ratna Sarumpaet Bersama Anak,Menantu Dan Cucu

Atiqah Hasiholan putri dari Ratna Sarumpaet pun terlihat menemani sang ibunda menjalani sidang dan berharap hasilnya  positif. "Insyaallah optimis."

Sementara untuk jalur hukum yang akan ditempuh ke depan, Atiqah mengungkapkan tidak tahu-menahu dan akan menyerahkan semuanya pada prosedur hukum yang berlaku.

"Kalau untuk hal-hal hukum seperti itu saya gak bisa berkomentar, saya percayakan semuanya ke ranah hukum. Hakim yang lebih tahu. Ya kalau ada upaya-upaya yang bisa memperingan pasti akan kita lakukan kalau memang ada haknya," ujar Atiqah.

Di sisi lain, keluarga Ratna pun mengharapkan hal yang sama dengan dirinya. "Harapan keluarga pasti dapat keringanan lah," tambahnya.

Share:

Read More

Habib Rizieq Meminta Untuk Umat Islam Daftar DPT

Habib Rizieq Meminta Untuk Umat Islam Daftar DPT

PPBola.net - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab meminta kepada umat Islam agar memastikan diri terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurut dia, itu penting agar warga negara asing (WNA) tidak menggunakan hak pilih yang dimiliki umat Islam.

Sekretaris Umum DPP FPI Munarman menyampaikan pesan dari Habib Rizieq,"Umat Islam harus bisa memastikan diri terdaftar dalam DPT. jangan sampai NIK dan DPT-nya digunakan oleh WNA."

Rizieq dan Munarman meminta kepada seluruh simpatisan FPI serta alumni 212 agar aktif mengecek status terdaftar kita di DPT, jangan sampai belum terdaftar.

Munarman mengatakan,"Habib Rizieq meminta kepada umat Islam untuk memastikan para umat untuk mendaftar di DPT. Jangan sampai WNA yang justru menggunakan NIK dan DPTnya."

Habib Rizieq Meminta Untuk Umat Islam Daftar DPT

Jika ada simpatisan atau alumni 212 yang belum terdaftar agar lekas mendaftarkan dirinya melalui situs online ke Komando Ulama Pemenang Prabowo-Sandi (Koppasandi). Jika ada yang ingin menjadi relawan pemenang Prabowo-Sandi pun bisa melalui jalur yang sama untuk mendaftar.

Prabowo dan Habib Rizieq

Kepada semua WNI yang memiliki hak pilih untuk benar-benar memperoleh undangan dalam pemilihan, di hari H pencoblosan.

"Jangan sampai hanya pemilih 01 yang mendapatkan undangan memilih," kata Rizieq.

Rizieq lalu meminta umat Islam turut mengawal kotak suara dari TPS hingga level kecamatan. Kata dia, pengawasan perlu dilakukan agar tidak ada kotak suara yang ditukar, dihilangkan, atau dimanipulasi.

"Dan aktif menjadi saksi rekapitulasi di tingkat kecamatan," kata Rizieq.

Menurut Rizieq, sejumlah hal itu patut dilakukan demi meminimalisir potensi kecurangan. Umat Islam sebaiknya berperan aktif agar Pemilu 2019 berjalan secara jujur dan adil.

"Apalagi ada instruksi dari presiden agar ASN sipil dan militer menjadi jurkam keberhasilan pembangunan presiden. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap asas fairness sehingga tidak ada lagi wasit dalam permainan ini. Wasitnya sudah berperan sebagai pemain," ujar Rizieq.

Share:

Read More

Jokowi Selaras Untuk AS , Prabowo Otoriter Disukai Donald Trump

PPBola.net - Pilpres 2019 sebentar lagi akan diselenggarakan pada tanggal 17 April nanti, pemilihan ini juga menjadi sangat penting bagi Amerika Serikat. Walaupun kepemimpinan kedua calon ini belum menunjukkan komitmen kepada Demokarasi, Jokowi dianggap lebih selaras dengan AS sedangkan Prabowo akan lebih disukai oleh Presiden Donald Trump karena memiliki sifar otoriter.

Hasil dari pemilu ini penting bagi Amerika Serikat karena beberapa alasan. Dengan 268 juta orang, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit negara mayoritas Muslim yang berhasil membangun sistem politik yang demokratis.

Indonesia juga memimpin ASEAN, yang telah membangun catatan perdamaian dan kemakmuran yang patut ditiru di sub-wilayah ini selama 30 tahun terakhir dan merupakan mitra ekonomi utama Amerika Serikat.

Prabowo mewujudkan kecenderungan otoriter yang lebih kuat. Dia terus menolak untuk menjawab pertanyaan tentang dugaan keterlibatannya dalam menghilangnya puluhan aktivis pro-demokrasi selama hari-hari terakhir rezim Soeharto pada tahun 1998. (Pada saat itu, dia menikah dengan salah satu anak perempuan Soeharto.) Selain itu, Prabowo memiliki catatan hak asasi manusia yang menonjol sebagai salah satu yang terburuk di antara para jenderal angkatan darat selama era Soeharto.

Sebagian besar kelompok Islam garis keras dan konservatif mendukung pencalonan Prabowo. Akibatnya, langkah kunci dalam kampanye pemilihan ulang Jokowi adalah untuk meningkatkan kepercayaan Islamnya dengan memilih Ma’ruf Amin, seorang ulama Islam konservatif berusia 75 tahun yang mengeluarkan beberapa fatwa kontroversial, sebagai pasangannya. Salah satu fatwa yang dikeluarkan Ma’ruf menyatakan bahwa mantan gubernur BTP telah melakukan penistaan ??agama, sementara fatwa yang lain termasuk mengutuk sekte minoritas Muslim Ahmadiyah.

Ada bukti bahwa Jokowi kehilangan dukungan di antara populasi Muslim yang lebih konservatif. Penelitian di provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Prabowo unggul dari atau seimbang di jajak pendapat.

Satu titik konsensus di antara sebagian besar analis adalah bahwa tak satu pun dari kedua kandidat ini adalah pendukung demokrasi yang berkomitmen, menyiratkan bahwa Indonesia kemungkinan akan terus menjauh dari pemerintahan demokratis dalam waktu dekat.

Pemerintahan yang dipimpin Jokowi jelas akan lebih selaras dengan nilai-nilai Amerika daripada pemerintahan yang dipimpin Prabowo karena akan lebih menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Sebaliknya, pemerintahan yang dipimpin Prabowo mungkin lebih disukai oleh pemerintahan Trump karena pendekatannya yang keras, otoriter terhadap pemerintahan dalam negeri dan kebijakan luar negerinya yang keras.

Hasil terbaik untuk hubungan jangka panjang Amerika Serikat-Indonesia adalah kemenangan Jokowi yang membuatnya lebih mudah untuk memperbaiki beberapa kelemahan sistem politik demokrasi Indonesia, terutama peran parlemen. Kebijakannya selama periode kedua nanti dapat ditingkatkan secara signifikan.

Share:

Read More